Jumlah Daerah Rentan Rawan Pangan Terus Ditekan

JAKARTA - Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (BKP Kementan) fokus mengatasi masalah pangan di 1000 desa di 100 kabupaten di Indonesia tahun depan. Pasalnya, wilayah-wilayah tersebut terindikasi sebagai daerah rentan rawan pangan, sehingga perlu ditangani secara serius.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan, Agung Hendriadi menyebutkan kebijakan tersebut demi mengejar target bahwa pada 2019 tak ada lagi daerah rentan rawan pangan di tanah air.

"Kita terus kurangi jumlah daerah yang tergolong rentan rawan pangan," ungkapnya di Jakarta, Selasa (28/11).

Agung menjelaskan, penentuan daerah rentan rawan pangan mengacu pada tiga indikator. Ketiganya tersebut seperti ketersediaan pangan, distribusi pangan serta kemanfaatan pangan. Khusus untuk distribusi pangan, masyarakat di daerah rentan rawan kesulitan akses mendapatkan pangan, sehingga itu yang akan dibantu oleh BKP Kementan.

Daerah yang tergolong rentan rawan pangan ini akhirnya berdampak terhadap kekurangan pasokan nutrisi, sehingga banyak penduduk di daerah tersebut yang alami kondisi stunting, atau pertumbuhan yang tidak normal. Dalam hal ini, manfaat dari ketersediaan pangan tadi untuk membantu mengurangi kondisi stunting.

Dijelaskan Agung bahwa mengacu pada peta ketahanan dan kerentanan pangan 2015 banyak daerah yang terkategori rentan rawan pangan. Daerah yang masuk zona merah atau yang disebut daerah rentan rawan pangan tadi kebanyakan di Indonesia Timur. Hal itu misalnya di Papua,Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Daerah rentan rawan pangan digolongkan ke dalam enam prioritas. Apabila suatu daerah masuk prioritas I maka ditetapkan sebagai daerah rentan rawan pangan. Adapun untuk prioritas enam maka daerah dimaksud tergolong tidak rentan rawan pangan.

Dalam mengurangi daerah-daerah rentan rawan pangan dimaksud, BKP terang Agung akan menggulirkan beberapa program. Hal itu seperti mendorong optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Program ini ditenggarai mendorong masyarakat untuk menghasilkan pangannya sendiri.

Program ini terang Agung telah mencapai hasil yang maksimal di beberapa desa seperti desa Sidoharjo kecamatan Samigaluh, kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Jika sebelumnya masuk kategori prioritas dua, kini masuk prioritas 4 karena program KRPL ini.

Seiring dengan peningkatan anggaran 300 persen untuk program menekan daerah rentan rawan pangan, tahun depan KRPL akan bertambah menjadi 2.300 titik. Jumlah itu meningkat dari tahun 2017 yang baru sebanyak 1.700 titik. Selain KPRL, ada juga beberapa program lainnya termasuk membuat kebun benih bagi masyarakat. Masyarakat didorong untuk menghasilkan benih berkualitas,sehingga menjamin ketersediaan pangan.

Perbarui Data

Untuk mendukung program tersebut BKP Kementan bekerja sama dengan World Food Program (WFP). Kerja sama tersebut bertujuan supaya data daerah yang alami masalah rentan rawan pangan selalu dibaharui. Adapun substansinya yakni pemutakhiran peta ketahanan dan kerentanan pangan melalui penyempurnaan metodelogi dan peningkatan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik.

Selain itu juga, pengembangan sistem informasi ketahanan pangan dan gisi nasional yang terpadu. Direktur WPF Indonesia Antea Webb sekitar 2 per tiga penduduk Indonesia alami masalah pangan,sehingga perlu dibantu.

"Semoga kerja sama ini membantu menekan jumlah daerah rentan rawan pangan,"tutupnya.ers/E-10