Jumlah Anak Kerdil Lebak Menurun

Pencegahan mengedepankan program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja agar siap bila kelak menikah.

LEBAK - Jumlah anak usia di bawah lima tahun (balita) yang teridentifikasi stunting atau kekerdilan di Kabupaten Lebak menurun. Hal ini berdasarkan hasil penimbangan pada Juni di mana jumlah anak kerdil 5.596 dari sebelumnya 6.495 anak, sedangkan total anak di Lebak sebanyak 101.073.
"Menurunnya kasus stunting karena berbagai instansi berkolaborasi untuk penanganannya," kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, dr Nurul Isneini, saat memperingati Hari Anak Nasional (HAN) di Lebak, Sabtu (23/7). Pemerintah Kabupaten Lebak memfokuskan diri untuk penanganan stunting dari hulu mulai kalangan remaja, pranikah, menikah, hamil, hingga kelahiran anak.
Proses penanganan stunting dengan membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TPPS) kabupaten. Ini dikoordinasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A). Seluruh instansi yang terkait dalam menangani stunting sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
Mereka memiliki tanggung jawab sesuai dengan tupoksinya untuk penanganan stunting, seperti Dinas Kesehatan menangani pemulihan pengobatan, pemeriksa kesehatan ibu dan bayi serta menyalurkan makanan pendamping hingga pemberian vitamin dan obat-obatan. Selain itu, juga ada kegiatan sosialisasi, penyuluhan kesehatan, hingga menerjunkan Tim Kader Pendamping (TPK) yang terdiri dari petugas bidan, KB, dan posyandu.
TPK, kata dia, kerjanya mencatat pranikah, menikah, ibu hamil untuk dilaporkan ke Dinkes setempat. "Pencatatan dari TPK itu untuk mencegah stunting," ujar Nurul Isnaeni. Nurul juga mengatakan untuk ketersediaan pangan menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Sosial.
Penyebab stunting bisa karena tidak terpenuhinya asupan gizi dan nutrisi masyarakat. Maka mereka dilibatkan. Selain itu, juga dilibatkan Dinas Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) serta Badan Pembangunan Daerah (Bapeda). Mereka bertugas membangun infrastruktur lingkungan dengan menyediakan sarana air bersih dan jambanisasi yang layak.
Selama ini, lanjut Nurul, stunting muncul karena sanitasi masyarakat buruk. Mereka tidak memiliki air bersih dan jamban. Selama ini, mereka buang air besar di sembarang tempat.
"Kami mengapresiasi semua instansi yang berkolaborasi secara lancar untuk penanganan stunting," tandas Nurul.
Sementara itu, Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lebak, Tuti Nurasiah, menyatakan pihaknya lebih mengedepan pencegahan stunting. Caranya dengan program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja.
Tujuannya untuk memberikan penyuluhan demi kesiapan membangun rumah tangga agar tercapai dimensi pernikahan dan fungsi rumah tangga. Tuti juga bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada calon pengantin agar mampu mengatasi stunting bila membangun rumah tangga.
Selain itu, dia juga lebih menangani khusus terhadap keluarga yang rawan stunting sebanyak 226.633 kepala keluarga. "Kami mengutamakan penanganan keluarga rawan stunting agar tidak melahirkan anak kerdil," katanya. Ant/wid/G-1