
Jokowi Tegaskan Tidak Pernah Meminta Perpanjangan Jabatan sebagai Kepala Negara
Joko widodo
Foto: antara fotoSOLO - Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dirinya tidak pernah meminta perpanjangan jabatan tiga periode sebagai kepala negara.
“Ini saya ulangi lagi, tidak pernah yang namanya saya meminta perpanjangan tiga periode kepada siapa pun," katanya di Solo, Jawa Tengah, Senin (30/12).
Bahkan, ia meminta agar isu tersebut ditanyakan kepada sejumlah pihak, salah satunya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sebagaimana diketahui, saat menjabat sebagai presiden, Jokowi masih tercatat sebagai kader PDIP.
"Tanyakan saja ke Bu Mega, Mbak Puan, tanyakan saja ke partai. Kapan, di mana, siapa yang saya utus, nggak pernah ada," ucapnya.
Ia meminta kepada siapa pun untuk tidak melontarkan pernyataan yang tidak jelas kebenarannya. "Jangan mem-framing jahat seperti itu, nggak baik," tegasnya.
Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap yang menjerat Harun Masiku.
Penetapan nama Hasto Kristiyanto sebagai tersangka tertuang dalam surat perintah penyidikan atau sprindik bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.
Usai ditetapkan sebagai tersangka, Hasto memberikan pernyataan melalui media sosial pribadinya. Pada pernyataan tersebut, dia menyinggung soal pihak yang pernah meminta perpanjangan jabatan tiga periode kepada Megawati.
Berita Trending
- 1 Polresta Cirebon gencarkan patroli skala besar selama Ramadhan
- 2 Kota Nusantara Mendorong Investasi Daerah Sekitarnya
- 3 Ini Klasemen Liga 1 Setelah PSM Makassar Tundukkan Madura United
- 4 Pemerintah Kabupaten Bengkayang Mendorong Petani Karet untuk Bangkit Kembali
- 5 Negara-negara Gagal Pecahkan Kebuntuan soal Tenggat Waktu Laporan Ikim PBB
Berita Terkini
-
Kebakaran Hutan Terburuk di Jepang Terus Berkobar
-
Pakar Keamanan Nyatakan TNI Tak Mungkin Kembali Terapkan Sistem Dwifungsi seperti di Era Orde Baru
-
BNPT dan Kemendes PDT Sepakat Berkolaborasi Jaga Desa dari Ancaman Ideologi Kekerasan
-
Wamendagri Ungkap Retret Kepala Daerah Gelombang II Usai Lebaran, Mensesneg Pastikan Pelaksanaan Retret Transparan
-
Bakamla Harap Jadi “Coast Guard” yang Miliki Kewenangan Penegakan Hukum di Laut