Jokowi Optimistis Angka Kemiskinan Bisa Satu Digit

JAKARTA - Presiden Joko Widodo optimistis angka kemiskinan di Indonesia akan turun hingga menjadi hanya satu digit dengan pelaksanaan berbagai program, terutama Program Keluarga Harapan (PKH) .

"Insya Allah angka kemiskinan kita akan di bawah dua digit, masuk ke satu digit, target kita ke sana," kata Presiden Jokowi saat menghadiri Lokakarya Nasional Anggota DPRD dari PPP di kawasan Ancol Jakarta, Selasa (15/5).

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan pada tahun 2017 menunjukkan penurunan. Pada 2016, tercatat angka kemiskinan mencapai 10,64 persen. Sementara pada 2017 turun menjadi 10,12 persen. Jokowi mengatakan PKH sering tidak disebut dalam keseharian.

Padahal pada tahun 2017, program itu sudah diberikan kepada enam juta keluarga penerima manfaat. "Tahun ini 10 juta keluarga yang akan kita berikan dengan pendampingan yng baik. Ini kita perkirakan kalau sudah keluar semuanya, Insya Allah kemiskinan kita akan di bawah dua digit, masuk ke satu digit," katanya.

Presiden juga menyebutkan pemerintah sudah mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 18 juta anak dari keluarga tidak mampu, termasuk untuk anak yatim sebanyal sekitar 890.000 anak.

"Dengan itu mereka bisa bersekolah mulai SD, SMP, SMA/SMK," katanya. Sementara untuk kartu Indonesia Sehat (KIS) sudah sudah dikeluarkan 93 juta sehingga masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan di puskesmas, RS, dan tidak dipungut biaya.

"Saya pernah cek di RS, saya masuk di kelas 3. Berapa persen yang gunakan KIS? Waktu saya cek, 96 persen mereka gunakan kartu itu. Artinya kartu ini sangat bermanfaat bagi masyarakat," katanya.

Presiden menyebutkan, hal itu terus disampaikan kepada masyarakat untuk menunjukkan bahwa program pemerintah tidak hanya urusan infrastruktur.

"Tapi juga bidang berkaitan dengan sosial, tidak dalam bentuk uang tapi dalam perbaikan sistem pendidikan dan kesehatan," katanya. Untuk Dana Desa, Jokowi juga menjelaskan Program itu ditujukan untuk memperbesar peredaran uang di daerah terutama di desa.

"Sampaikan kepada kepala desa penggunaan dana desa jangan dilakukan dengan membeli kebutuhan di kota," katanya. Hingga 2015 sudah dikucurkan dana desa 20,37 triliun rupiah, 46,9 triliun rupiah pada 2016, 60 triliun rupiah pada 2017, dan 60 triliun rupiah pada 2018.

Sehingga, Total 4 tahun sudah mencapai 187 triliun rupiah. Uang itu, diharapkan bisa terus beredar di desa-desa. "Jangan sampai uang yang sudah dikucurkan ke desa kembali lagi ke Jakarta atau ke kota," katanya. Ia mewajibkan kepala desa membeli kebutuhan di desanya sendiri seperti semen di desa itu.

"Maksimal di kecamatan, jangan sampai keluar dari kecamatan," kata Jokowi. Ia menyebutkan uang semakin banyak beredar di desa sehingga akan meningkatkan daya beli, meningkatkan konsumsi masyarakat. "Itu akan menimbulkan tingkat ekonomi luar biasa kalau kepala-kepala desa tahu semuanya," kata Presiden Jokowi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) September 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,58 juta orang atau 10,12 persen. Angka itu berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 sebesar 27,77 juta orang atau 10,64 persen. fdl/P-4