Jokowi: "Lockdown" Kewenangan Pusat

BOGOR - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa semua kebijakan pemerintah pusat maupun daerah harus ditelaah secara mendalam agar efektif dalam menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan terkait penanganan virus korona atau Covid-19.

"Perlu saya tegaskan, pertama, kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun daerah adalah kebijakan pemerintah pusat, kebijakan ini tidak boleh diambil pemerintah daerah dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3).

Meski tidak melakukan lockdown, Presiden mengungkapkan telah melakukan langkah-langkah antisipasi, yaitu mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain, menjaga jarak dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar penyebaran Covid-19. Misalnya, kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah.

Menurut Presiden, hal ini perlu terus digencarkan untuk mengurangi tingkat penyebaran Covid-19 dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat baik kebutuhan pokok, kesehatan, dan layanan publik lainnya.

"Transportasi publik tetap harus disediakan pemerintah pusat dan daerah dengan catatan meningkatkan tingkat kebersihan moda transportasi tersebut baik kereta api, bus kota, LRT, MRT, bus trans, yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrian dan mengurangi tingkat kepadatan orang di dalam moda transportasi tersebut sehingga kita bisa menjaga jarak satu dengan yang lainnya," jelas Presiden.
Halaman Selanjutnya....