Jokowi Ingin Program Pembangunan MRT Diteruskan

Jakarta masih menghadapi persoalan utama, seperti kemacetan dan transportasi massal.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta masih memiliki persoalan utama yang harus dihadapi seperti kemacetan dan penyediaan transportasi massal yang sering dikeluhkan oleh sejumlah warga.

Demikian dikatakan Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas Provinsi DKI Jakarta di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/7).

"Persoalan utama yang dihadapi DKI Jakarta, seperti halnya kota-kota metropolitan dunia, adalah masalah kemacetan dan penyediaan transportasi massal," kata Presiden Jokowi

Khusus soal kemacetan, mantan Gubernur DKI Jakartaini menyoroti salah satu penyebab inefisiensi perekonomian. Baginya, tidak ada pilihan lain sebagai solusi dari permasalahan itu selain membangun sarana transportasi yang bersifat massal dan terintegrasi dengan lainnya.

"Untuk itu, saya titip agar DKI Jakarta yang sekarang maupun yang akan datang untuk dapat melanjutkan penyelesaian proyek infrastruktur transportasi massal ini, baik LRT, MRT, kereta api serta pembangunan jalan tol, termasuk memperlancar akses ke Pelabuhan Tanjung Priok," ujar Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden menginstruksikan kepada Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat agar menekan tingkat pengangguran yang pada Februari 2017 tercatat sebesar 5,36 persen.

Meski angka tersebut sebenarnya telah mengalami penurunan sebesar 0,41 persen bila dibanding tahun 2016 lalu, Presiden tetap berharap agar DKI dapat membuka lebih banyak lapangan kerja baru.

"Saya harap capaian ini dapat ditingkatkan lagi dengan terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga bisa membuka lapangan kerja baru serta mampu menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja," tutup Presiden.

Penambahan Dana

Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik mengatakan akan merekomendasikan penambahan dana terkait pembangunan sarana transportasi Mass Rapid Transit (MRT) Fase I (Lebak Bulus-Bundaran HI).

"Kami akan keluarkan rekomendasi mengenai penambahan dana untuk pembangunan MRT Fase I di ibu kota, seperti yang diajukan oleh PT MRT Jakarta," kata Taufik.

Menurut dia, besaran nilai tambahan dana yang diajukan oleh PT MRT Jakarta untuk pelaksanaan pembangunan MRT Fase I tersebut adalah sebesar 2,56 triliun rupiah. "Jadi, yang diajukan oleh PT MRT Jakarta itu sebesar 2,56 triliun rupiah. Setelah kami lihat progress-nya (kemajuannya,red) di lapangan, sepertinya kami bisa keluarkan rekomendasi," ujar Taufik.

Meskipun demikian, dia menuturkan rekomendasi penambahan dana itu akan diberikan apabila MRT Jakarta telah membuat kajian lengkap mengenai mekanisme penumpang MRT. "Kajian mengenai mekanisme penumpang MRT itu harus dibuat dengan jelas. Berapa banyak penumpang yang diangkut, berapa tarifnya, dan lain-lain. Jadi, kami dapat gambaran dan bisa menghitung subsidinya," tutur Taufik.

PT MRT Jakarta sebelumnya telah memohon surat rekomendasi kepada DPRD DKI untuk penambahan dana pembangunan MRT Fase I (Lebak Bulus-Bundaran HI) sebesar 2,56 triliun rupiah.

Sementara itu, dana pembangunan MRT Fase 1 (Lebak Bulus-Bundaran HI) mendapatkan pinjaman dari Pemerintah Jepang melalui Japan International Coorporation Agency (JICA) sebesar 14,178 triliun rupiah atau sebesar 123,36 juta Yen.

Penambahan dana anggaran sebesar 2,56 triliun rupiah tersebut nantinya akan disampaikan kepada JICA selaku pemberi pinjaman dana. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mendukung rencana anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI untuk melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Hong Kong terkait pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta.fdl/nis/pin/P-5