Jokowi Ingin Fokus pada Peningkatan Perekonomian

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa peningkatan perekonomian Indonesia akan terus menjadi fokusnya untuk lima tahun ke depan. Sebab itu, Presiden mengaku banyak mengundang para pengusaha agar bisa memberikan masukan-masukan yang akan dikerjakan terkait peningkatan perekonomian Indonesia.

"Kemarin, saya telah dapatkan masukan-masukan yang banyak dari Hipmi maupun Kadin, dan hari ini saya ingin juga mendapatkan masukan dari Apindo. Tetapi, saya ingin masukan ini yang lebih konkret, nyata, dan cepat bisa dilaksanakan sehingga bisa memberikan sebuah efek ekonomi yang baik untuk negara kita," kata Presiden saat menerima pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/6). Hadir mendampingi Presiden, Seskab Pramono Anung, Koordinator Staf Khusus Teten Masduki, dan Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.

"Saya ngomong apa adanya, karena saya sudah enggak ada beban apa-apa. Jadi, kenapa pada pertemuan sehabis Lebaran ini yang kami undang adalah swasta terlebih dahulu, dunia usaha terlebih dahulu, karena memang kita ingin lima tahun ke depan ini menjadi sebuah prioritas," ucap Presiden.

Karena itu, Presiden kembali berpesan agar dunia usaha dalam negeri terus memacu kegiatan perekonomiannya. "Jangan sampai nilai investasi dan ekspor kita kalah dari Singapura. Sudah lama kalah dengan Malaysia, Thailand, Filipina, terakhir kita kalah lagi dengan Vietnam. Jangan sampai," tegas Presiden.

Apalagi, lanjut Presiden, sampai kalah dengan Kamboja dan Laos. "Kita ini negara besar yang memiliki kekuatan sumber daya alam, sumber daya manusia yang saya kira jadi modal besar ke depan," jelas Presiden.

Diperlukan Kerja Sama

Meski begitu, Presiden menggarisbawahi, ke depan juga harus ada kerja sama yang baik antara pemerintah dan dunia usaha agar perekonomian Indonesia semakin meningkat dan kuat.

"Kita sudah bertahun-tahun tidak bisa selesaikan yang namanya defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan yang sebetulnya ini sesuatu yang kalau kita bisa bekerja sama dengan baik, pemerintah dan dunia usaha, bukan barang yang sulit sebetulnya," ungkap Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden menambahkan bahwa untuk ke depannya pemerintah ingin mengeluarkan terobosan-terobosan perekonomian yang akan memacu perekonomian nasional lebih jauh lagi.

Untuk itu, Presiden berharap agar para pelaku usaha yang hadir dapat memberikan pandangan kritis bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan ekonomi yang dapat segera dirasakan manfaatnya. "Dari sisi regulasi, mungkin bisa revisi undang-undang. Mungkin, kalau diperlukan, mengeluarkan Perppu misalnya. Kalau itu memang diperlukan sekali dan posisinya sangat penting ya akan kita keluarkan," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Apindo, Hariyadi B Sukamdani, mengatakan pihaknya sudah memberikan masukan kepada Presiden Jokowi, salah satunya mengenai penguatan sumber daya manusia (SDM) yang harus dilakukan. "Tadi saya sampaikan bahwa sejalan dengan rencana Presiden akan memberikan perhatian kepada pengembangan SDM," kata Hariyadi usai bertemu Presiden.

Menurut dia, terkait pengembangan SDM sebenarnya bukan hanya masalah di vokasi, tetapi yang paling penting adalah penciptaan lapangan kerjanya.

"Di sini yang kami bahas tadi, bahwa kita selama ini terlepas kepada prioritas. Prioritas kita itu sebenarnya lebih kepada kualitas investasi yang masuk dalam arti kata secara absolut nilai atau penyediaan lapangan kerjanya. Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir adalah yang masuk adalah industri padat modal," ucap dia.

Sementara itu, industri padat karya sangat berkurang banyak. Padahal, rakyat Indonesia ini jumlahnya 265 juta orang dan angkatan kerjanya lebih dari 130 juta.

"Ini yang kami sampaikan, perlu kiranya pemerintah melihat kembali UU Ketenagakerjaan kita, karena UU ini selain sudah 15 kali diajukan ke MK (Mahkamah Konstitusi), juga kenyataannya tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, kondisi saat ini," tuturnya. fdl/AR-2