Jokowi Berharap Kemitraan Strategis ASEAN-AS Jadi Bagian dari Solusi Dunia Saat Ini

JAKARTA - Presiden Joko Widodo berharap Kemitraan Komprehensif Strategis ASEAN-Amerika Serikat (AS) yang diluncurkan dalam KTT ASEAN-AS di Kamboja kali ini bisa menjadi bagian dari solusi menghadapi situasi dunia yang sedang menghadapi tantangan yang luar biasa.

Presiden Jokowi menyampaikan saat berbicara sebagai negara koordinator dialog KTT ASEAN-AS yang dihadiri pemimpin ASEAN dan Presiden AS Joe Biden di Hotel Sokha, Phnom Penh, Sabtu (12/11) seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet.

"Kemitraan ini diluncurkan di saat dunia sedang hadapi tantangan yang luar biasa. Saya ingin membacakan ringkasan ASEAN Common Sense, di mana kemitraan ASEAN-AS dapat berkontribusi menjadi bagian dari solusi," ucapnya.

Tiga hal yang dikemukakan Presiden dalam pertemuan tersebut. Pertama, mendorong perwujudan kemitraan bagi perdamaian dan stabilitas kawasan. ASEAN menginginkan kehadiran AS di kawasan membawa energi positif bagi perdamaian.

"Dukungan AS terhadap sentralitas ASEAN juga harus diterjemahkan dalam aksi nyata khususnya peran ASEAN sebagai agenda-setter dinamika di kawasan dan pembentukan arsitektur kawasan yang inklusif," jelasnya.

Kedua, membangun kemitraan untuk ketahanan kawasan dan global. Sinergi kebijakan harus didorong untuk memastikan stabilitas sistem keuangan, dukungan likuiditas, dan efektivitas kebijakan ekonomi.

"Upaya membangun ketahanan pangan juga harus menjadi prioritas utama. Saya harap ASEAN dan AS dapat bekerja sama dalam peningkatan kapasitas produksi pangan, pengembangan bibit unggul, pemanfaatan teknologi pertanian, dan penguatan strategi ketahanan pangan di kawasan," katanya.

Ketiga, menciptakan kemitraan untuk masa depan berkelanjutan. Presiden Jokowi mengatakan ASEAN berkomitmen kuat mewujudkan masa depan berkelanjutan. Sebagai contoh, ASEAN akan tingkatkan penggunaan energi terbarukan hingga 23% pada 2025.

"Kami apresiasi komitmen AS untuk clean energy di kawasan. Kerja sama ASEAN-AS dapat diarahkan untuk mendorong investasi dan alih teknologi rendah karbon, membuka lapangan kerja baru dalam transisi energi, dan menciptakan kerangka regulasi dan pendanaan yang kondusif," pungkasnya.