Jokowi Akan Kejar Koruptor Sampai ke Luar Negeri

JAKARTA - Presiden Joko Widodo berjanji akan mengejar para koruptor yang menyembunyikan uang hasil korupsinya di luar negeri. Menurut Jokowi, pemerintah sudah mengambil langkah nyata salah satunya bernegosiasi dengan Swiss karena uang hasil korupsi diduga banyak disimpan di negara itu.

"Kita tidak memberikan toleransi sedikit pun pada pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri. Saat ini, pemerintah Indonesia dan Swiss sudah masuk ke dalam tahap akhir untuk menandatangani mutual legal assitance (MLA) untuk mengejar uang hasil korupsi dan money laundering yang disembunyikan di luar negeri," kata Kepala Negara dalam peringatan hari antikorupsi sedunia yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta, Selasa (4/11).

Di dalam negeri, lanjut Jokowi, pemerintah juga terus melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Misalnya, dengan penyediaan layanan berbasis elektronik seperti e-tilang, e-samsat, hingga e-budgeting dan e-planning. Dalam kesempatan itu, Presiden juga meminta seluruh daerah mencontoh Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah.

Kedua daerah itu memiliki sistem pelayanan birokrasi terbaik untuk mencegah terjadinya korupsi. Sementara untuk di tingkat II, daerah yang memiliki sistem birokrasi terbaik untuk mencegah korupsi adalah Kabupaten Boyolali. Jokowi ingin daerahdaerah itu menjadi contoh bagi daerah lainnya.

Kepala Negara meminta semua instansi di pemerintah pusat dan daerah untuk membenahi sistem pelayanan agar lebih cepat dan transparan. Menurut Jokowi, hal itu penting dilakukan untuk mencegah praktik suap. "Yang menyuap itu pasti (karena) pelayanannya ruwet, ribet, bertele-tele, lama, tidak transparan, karena pengusaha pengin cepet. Satu-satunya jalan ya suap," kata Jokowi.

Sudah Meningkat

Di tempat yang sama, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rajardjo, mengatakan pertumbuhan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia paling tinggi dibandingkan negara-negara lain di dunia. Pada awalnya, Agus terlebih dulu memaparkan IPK Indonesia yang terendah di ASEAN pada tahun 1998.

"Kami merinci datanya mulai tahun 1998. Kalau kita lihat di tahun 98, mohon maaf, CPI (Corruption Perception Index) kita terendah di ASEAN, Vietnam di atas kita, Thailand di atas kita, Malaysia di atas kita, Brunei di atas kita," kata Agus. Agus memaparkan, IPK Indonesia waktu itu sebesar 20, Filipina sebesar 33, Thailand sebesar 30, dan Malaysia mencapai skor 53. Sementara IPK Singapura, sudah meningkat lebih jauh dari negara kawasan.

Namun seiring perkembangan, Agus melihat IPK Indonesia mengalami pertumbuhan yang tinggi meskipun belum ideal. "Kalau melihat rilis terakhir dari Transparency International kita itu mencapai skor 37, memang tahun 2016-2017 sejajar dari (skor) 37 menjadi 37 lagi. Tapi kalau dibandingkan negara lain, seperti Malaysia yang dulu tahun 98 sudah mencapai 53 malah turun jadi 47, Filipina yang pernah mencapai 33 kemudian naik 36 di tahun 1999, sekarang turun," kata Agus.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan 80 persen kasus korupsi yang dilakukan penyelenggara negara melibatkan swasta.

Menurut Bambang, perlu ada kebijakan khusus untuk mencegah korupsi di sektor swasta. "Dari 2004 sampai Mei 2018, ada 198 pihak swasta yang terlibat korupsi. Modusnya suap dan gratifikasi," ujar Bambang.

fdl/ola/P-4