Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Pemberantasan Korupsi - Pertumbuhan IPK Indonesia Paling Tinggi

Jokowi Akan Kejar Koruptor Sampai ke Luar Negeri

Foto : ANTARA/Wahyu Putro A

MOTOR SITAAN KPK - Presiden Joko Widodo didampingi Mensesneg Pratikno (kanan), Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kedua dari kiri) dan Jaksa Agung M Prasetyo (kedua dari kanan) mengamati motor Harley Davidson sitaan KPK, ketika menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) 2018 di Jakarta, Selasa (4/12).

A   A   A   Pengaturan Font

Berdasarkan data Bappenas, 80 persen kasus korupsi yang dilakukan penyelenggara negara melibatkan pihak swasta.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo berjanji akan mengejar para koruptor yang menyembunyikan uang hasil korupsinya di luar negeri. Menurut Jokowi, pemerintah sudah mengambil langkah nyata salah satunya bernegosiasi dengan Swiss karena uang hasil korupsi diduga banyak disimpan di negara itu.

"Kita tidak memberikan toleransi sedikit pun pada pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri. Saat ini, pemerintah Indonesia dan Swiss sudah masuk ke dalam tahap akhir untuk menandatangani mutual legal assitance (MLA) untuk mengejar uang hasil korupsi dan money laundering yang disembunyikan di luar negeri," kata Kepala Negara dalam peringatan hari antikorupsi sedunia yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta, Selasa (4/11).

Di dalam negeri, lanjut Jokowi, pemerintah juga terus melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Misalnya, dengan penyediaan layanan berbasis elektronik seperti e-tilang, e-samsat, hingga e-budgeting dan e-planning. Dalam kesempatan itu, Presiden juga meminta seluruh daerah mencontoh Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah.

Kedua daerah itu memiliki sistem pelayanan birokrasi terbaik untuk mencegah terjadinya korupsi. Sementara untuk di tingkat II, daerah yang memiliki sistem birokrasi terbaik untuk mencegah korupsi adalah Kabupaten Boyolali. Jokowi ingin daerahdaerah itu menjadi contoh bagi daerah lainnya.

Kepala Negara meminta semua instansi di pemerintah pusat dan daerah untuk membenahi sistem pelayanan agar lebih cepat dan transparan. Menurut Jokowi, hal itu penting dilakukan untuk mencegah praktik suap. "Yang menyuap itu pasti (karena) pelayanannya ruwet, ribet, bertele-tele, lama, tidak transparan, karena pengusaha pengin cepet. Satu-satunya jalan ya suap," kata Jokowi.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : Khairil Huda
Penulis : Muhamad Umar Fadloli, Yolanda Permata Putri Syahtanjung

Komentar

Komentar
()

Top