Jika Ingin Dipercaya, DPR Harus Buktikan Perubahan

Jakarta - Saat ini, masyarakat menunggu langkah konkret dari DPR RI untuk membuktikan komitmennya dalam menghadirkan perubahan yang nyata. Demikian dikatakan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus.

"Bukan jargon yang ditunggu publik seperti jargon DPR Modern. Publik menunggu perbaikan tata kelola yang berujung pada peningkatan kinerja dengan hasil yang memadai,"ujar Lucius di Jakarta, Rabu (29/1).

Seperti dikutip dari Antara, berdasarkan Rilis Temuan Survei Nasional Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 27 Januari 2025, tingkat kepercayaan terhadap lembaga DPR berada pada peringkat ke-10 dari 11 lembaga. Sedangkan Presiden jadi lembaga yang sangat dipercayai karena berada di peringkat pertama.

Lucius menilai tingkat kepercayaan publik terhadap DPR yang berada di posisi paling rendah tentu bukan kabar yang mengejutkan. Menurut dia, kepercayaan publik DPR yang rendah pada survei terakhir tidak spesifik merujuk pada DPR periode 2024-2029 saja, tetapi masih berkaitan dengan periode-periode sebelumnya.

"Dengan kata lain pergantian periode DPR setiap lima tahun sekali sama sekali tidak berdampak pada perubahan citra dan kinerja DPR secara kelembagaan," kata dia.

Dia menjelaskan bahwa sejak era reformasi, DPR memiliki kewenangan sangat besar yang seharusnya dijadikan sebagai episentrum perubahan. Faktanya, kekuasaan atau kewenangan besar yang dimiliki berbanding terbalik dengan kinerja dan citra lembaga yang terlihat buruk.

Menurut dia, hal yang berkontribusi bagi buruknya kepercayaan publik terhadap DPR adalah kinerja dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, hingga pengawasan. Beragam faktor integritas anggota serta kebijakan internal DPR, menurut dia, kerap memantik kritikan publik yang menimbulkan antipati.

"DPR sebagai wakil rakyat terlihat tinggal sebagai jargon. Karena dalam banyak isu publik, DPR justru mengabaikan rakyat dan bersekutu dengan elit," kata dia.

Untuk itu, menurut dia, publik menunggu komitmen nyata DPR untuk menunjukkan fungsi perwakilan mereka dengan melibatkan rakyat secara bermakna dalam setiap pembahasan regulasi.

Motivasi Pemerintah

Sementara itu, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menyatakan bahwa tingginya tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming menjadi motivasi bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja dan memenuhi harapan rakyat.

"Pemerintah menyambut baik hasil survei yang menunjukkan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih dalam 100 hari pertama masa kerja," kata Yusuf dalam keterangannya di Jakarta.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas dan Indikator Politik Indonesia, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah masing-masing tercatat sebesar 80,9 persen dan 79,3 persen.

“Hasil tersebut mencerminkan kepercayaan dan dukungan rakyat terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam menjalankan agenda prioritas nasional,” ujar Yusuf.

Yusuf juga menyampaikan bahwa hasil survei ini menjadi pendorong bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja.

“Kepuasan publik ini pasti menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab untuk terus bekerja cerdas lebih keras, konsisten, dan inovatif dalam memenuhi harapan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Dalam 100 hari pertama, kata Yusuf, Presiden Prabowo telah mengambil sejumlah kebijakan strategis, termasuk menggencarkan upaya pemberantasan korupsi.

Pemerintah, menurut Yusuf, menyadari bahwa banyak pekerjaan yang masih harus dilakukan.

“Pemerintah tidak akan pernah puas dan tidak terlena dengan hasil survei ini. Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi antarlembaga, menjaga stabilitas politik, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus berpihak pada kepentingan rakyat,” katanya.