Jepang Berpeluang Ikut Kembangkan IKN

TOKYO - Peluang kerja sama antara Indonesia dan Jepang dalam mengembangkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terbuka lebar di sejumlah bidang, di antaranya reforestasi, infrastruktur, maupun pengelolaan perumahan.

"Jepang banyak sekali terlibat proyek infrastruktur di Indonesia dan sudah berjalan dengan sejarah yang panjang dan baik, sehingga konektivitas tiga kota yang akan menjadi superhub di IKN ini bisa menjadi peluang kerja sama," kata Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe, di Tokyo, Selasa (28/2).

Seperti dikutip dari Antara, Dhony menjelaskan sejumlah Anggota Federasi Bisnis Jepang (Keidanren) akan melihat langsung perkembangan pembangunan di lokasi yang akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia pada 2024.

Kunjungan delegasi bisnis dari Negeri Sakura ke IKN ini menjadi tindak lanjut penawaran investasi yang telah diajukan Indonesia kepada Jepang, di Tokyo, pada Selasa. "Dalam waktu dekat akan ada delegasi dari Keidanren ke Indonesia, ke IKN," kata Dhony.

Jepang berpengalaman mengelola hutan secara berkelanjutan, sehingga bisa dihubungkan pula dengan proyek-proyek "hijau" di IKN. Dhony menambahkan pengadaan air bersih, pengolahan limbah, serta pengelolaan dan pengadaan perumahan juga menjadi hal menarik yang dapat dikolaborasikan dengan Jepang.

"Jadi tidak ada batasan kerja sama yang kami tawarkan kepada Jepang, sektor apa pun kami terbuka," kata dia.

Disambut Baik

Duta Besar Indonesia (Dubes) untuk Jepang, Heri Akhmadi, mengatakan kali ini tawaran yang diajukan Indonesia terkait IKN disambut baik pengusaha Jepang.

"Karena kemarin Jepang itu hanya dipaparkan rencana-rencananya saja. Tapi, paparan kali ini sudah ada progres jadi mereka sambut baik," ungkap Heri.

Pemerintah Indonesia mengajak Federasi Bisnis Jepang (Keidanren) untuk berinvestasi di IKN, Kalimantan Timur pada pertemuan yang digelar di Tokyo, Selasa. Pertemuan itu dihadiri 90 investor di antaranya dari bidang keuangan, properti, dan infrastruktur.

Wakil Ketua DPR/Koordinator bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmat Gobel, mengatakan pemerintah maupun parlemen satu suara terkait pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara.

"Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan itu, ada UU yang dibuat oleh parlemen. Jadi, dasar pemikiran IKN ini menimbang UU No 3 Tahun 2022 bahwa tujuan pemindahan untuk memperbaiki tata kelola wilayah ibu kota negara," jelasnya di Tokyo, Jepang, Selasa.

Dukungan DPR dari sisi aturan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah maupun parlemen sepakat pengalihan pusat pemerintahan ke wilayah tengah Indonesia itu menjadi sebuah terobosan baik.

Tata kelola itu kelak diharapkan mewujudkan IKN yang modern, berkelanjutan, dan bisa menjadi acuan bagi pengelolaan wilayah lainnya di Tanah Air.

Pengusaha asal Gorontalo ini menambahkan pemangku kepentingan turut belajar dari pengalaman pandemi 2020. Saat itu, banyak masyarakat kesulitan karena ekonomi yang tidak merata antardaerah.

"Oleh karena itu, pasca-Covid ini suatu momentum Presiden Jokowi ingin mendorong pemerataan ekonomi," terang Rachmat Gobel.

Berkaca dari kerja sama antara pemerintah dan parlemen, para investor asing, tak terkecuali Jepang, tidak perlu ragu untuk mengambil peran dalam pembangunan IKN.

Gobel menjelaskan ide pemindahan IKN pernah dimunculkan Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto. Saat itu, Soekarno menimbang sejumlah wilayah, salah satunya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sedangkan, Soeharto menimbang pemindahan ke Jonggol, Jawa Barat.

Kini, ide tersebut diwujudkan Presiden Joko Widodo dengan memilih Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pemindahan ke Kalimantan Timur ini, katanya, akan memiliki dampak yang luas.

"Akan menciptakan pemerataan ekonomi, khususnya untuk wilayah timur Indonesia, yaitu Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara," kata Gobel.