Jembatan Timbang Akan Dikelola oleh Swasta

Jakarta - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/ PII (Persero) mengapresiasi upaya Kementerian Perhubungan menawarkan proyek percontohan pengembangan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor atau jembatan timbang di Pulau Sumatera dan Jawa kepada swasta.

"Saya kira ini inisiatif yang baik dari Kemenhub. Ini kan kaitannya dengan penerapan over dimension over load dengan lebih tegas dan tentunya akan berdampak lebih luas karena itu masalah daya tahan dari infrastruktur jalan yang ada sekarang dan masalah keselamatan. Jadi impact-nya banyak," kata Direktur Eksekutif Bisnis PII Muhammad Wahid Sutopo kepada Antara usai acara Market Sounding Proyek KPBU UPPKB di Pulau Sumatera dan Jawa di Jakarta, Kamis (20/12).

Proyek percontohan itu ditawarkan dengan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Pria yang akrab dipanggil Topo itu menjelaskan, yang menarik dari skema KPBU adalah konsep alokasi risiko yang jelas antara pemerintah dan badan usaha. Masalah perizinan misalnya, menjadi tanggungan pemerintah dan tidak dibebankan ke badan usaha. Pemerintah juga memberikan penjaminan dari risiko politik dan regulasi.

"Tapi aspek lain seperti aspek desain, konstruksi, pembiayaan, kemampuan dan fleksibilitas itu bisa ditanggung badan usaha, itu yang jadi faktor lain. Kemudian komitmen dari pemerintah, komitmen ini yang kami coba bantu dengan skema penjaminan. Jadi memang betul pemerintah akan commit pada kewajiban mereka sepanjang masa penjaminan ini berlangsung," jelas Topo.

Pemerintah tengah menampung masukan dari pihak swasta selaku calon investor untuk penyusunan prastudi kelayakan pembangunan proyek percontohan pengembangan UPPKB atau jembatan timbang di Pulau Sumatera dan Jawa. Pembangunan jalan di Indonesia terus berkembang di seluruh pelosok Tanah Air sehingga diperlukan pemeliharaan yang terus menerus agar berfungsi secara jangka panjang dan berkesinambungan.

Atasi Kepadatan

Meski demikian, kondisi lalu lintas yang padat karena pertumbuhan industri manufaktur juga terus berkembang seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga membutuhkan strategi untuk mengatasi kepadatan dan kelancaran lalu lintas. Untuk itu, pemerintah memutuskan strategi terkait pemulihan kesadaran para pemilik kendaraan angkutan atau truk yang saat ini mulai melanggar ketentuan over dimension over load atau ODOL.

Jembatan timbang berfungsi untuk melakukan pengawasan, penindakan, dan pencatatan terhadap kendaraan angkutan barang beserta muatannya. Melalui strategi ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan menjaga kondisi infrastruktur jalan.

Melalui skema KPBU ini, merupakan contoh atau prototype pembangunan UPPKB selanjutnya, sehingga diharapkan akan dapat memperbanyak dan memperluas pembangunan UPPKB di Tanah Air. Ant/E-10