Jateng Dapat Kuota 11 Ribu Rumah Bersubsidi

Semarang - Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menyebutkan bahwa provinsi tersebut mendapatkan alokasi sekitar 11.000 rumah bersubsidi dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

"Kami dapat kuota rumah bersubsidi dari pemerintah sekitar 11 ribu," katanya, saat membuka pameran perumahan bertajuk "Jateng Omah Expo 2024" di Mal Ciputra Semarang, Rabu.

Alokasi rumah bersubsidi tersebut diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, Salatiga, Demak, Batang, hingga Grobogan.

Pameran yang digelar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng itu, kata dia, merupakan salah satu langkah menyerap kuota rumah bersubsidi yang diberikan pemerintah.

Bahkan, ia mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jateng telah meminta BP Tapera untuk menambah alokasi rumah bersubsidi karena angka kebutuhan rumah di Jateng mencapai hampir 350.000 unit.

"Angka 'backlog' perumahan ada 324.855. Ini masih cukup tinggi. Perumahan ini adalah kebutuhan dasar masyarakat dan tentu saja kami di pemerintahan yang punya kewajiban penyediaan rumah untuk masyarakat," katanya.

"Makanya, saya mendorong yang (rumah) subsidi lebih terserap di sini. Karena saya tadi sudah minta BP Tapera untuk ditambah alokasi. Karena hampir 350 ribu (keluarga) di Jateng yang belum memiliki rumah," katanya.

Selain melalui pameran perumahan bersubsidi, Sumarno mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai langkah untuk membantu akses perumahan bagi MBR, termasuk masyarakat miskin lewat program "Tuku Lemah Oleh Omah".

"Sebetulnya sasaran kami tidak hanya masyarakat yang berpenghasilan rendah, tetapi juga masyarakat miskin ada upaya penyediaan rumah layak huni. Ini salah satu upaya penyediaan rumah," katanya.

Sementara itu, Kepala Disperakim Jateng Arief Djatmiko mengatakan bahwa realisasi program "Tuku Lemah Oleh Omah" yang telah dilaksanakan sejak 2021 hingga pertengahan 2024 sudah mencapai 1.700 unit.

Ia mengatakan Pemprov Jateng juga menggencarkan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di 35 kabupaten/kota yang pada tahun ini mengerjakan 17.000 unit di berbagai kabupaten/kota.

"Secara gradual kami terus melakukan perbaikan-perbaikan. Bahkan, kami kolaborasikan dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, Baznas, CSR, dan 'volunteer'," kata Arief.