Jangan Terus Melihat ke Atas tapi Turun ke Bawah

Ada sebuah nasehat menarik yang dilontarkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Nasehatnya tentang gaya hidup pejabat. Saat itu, Tjahjo baru usai memberikan kuliah umum di hadapan para taruna Akademi Kepolisian di Semarang, pekan kemarin. Di lobi, sesaat sebelum memasuki mobilnya, ia dihadang para wartawan yang 'membombardirnya' dengan berbagai pertanyaan. Salah satunya, tentang banyaknya kepala daerah yang masih terjerat korupsi dikaitkan dengan gaya hidup mewah para pejabat.

Menurut Tjahjo, dari sisi aturan sebenarnya sudah lengkap. Pengawasan juga tak kalah lengkap. Ada kejaksaan, kepolisian, KPK, BPK dan lain-lain. Tapi kalau kemudian masih ada yang korupsi, itu kembai ke mental yang bersangkutan. "Maka revolusi mental penting, tapi enggak bisa sehari dua hari, ini perlu tahap yang panjang.

Apakah faktor biaya politik yang tinggi mempengaruhi? Ya, tergantung orangnya," ujarnya. Terkait gaya hidup mewah pejabat, Tjahjo memberi nasehat, hendaknya para pejabat, atau siapa pun yang sedang memangku kuasa atau dapat amanah, jangan terus melihat ke atas. Terus mendongak ke puncak.

Karena siapa pun yang terus melihat ke atas, akan sakit jadinya. Tak pernah akan puas. Yang sedang di atas, lanjut Tjahjo, justru harus terus melihat ke bawah. Bahkan wajib ke turun ke lembah. Ke tempat di bawahnya. Sehingga disadarkan, bahwa di bawah banyak yang masih kekurangan. "Siapapun pejabat kalau melihatnya ke atas enggak akan pernah puas. Harus melihat ke bawah, bahwa di bawah masih banyak yang jauh di bawah saya. Makan saja mungkin sehari kurang," ujarnya.

Kalau terus melihat ke atas, kata dia, ujungnya hanya melahirkan ketidakpuasan. Itu yang kemudian menyulut hawa nafsu, bermewah-mewah. Pada akhirnya, jalan salah pun tak dipedulikan. Demi tetap bisa terus di atas. Demi bisa hidup seperti kalangan atas. Akhirnya yang terjadi adalah korupsi. "Kalau lihat ke atas pasti ada nafsu untuk mendapatkan sesuatu yang tidak halal," kata dia.

Tak lupa Tjahjo kembali mengingatkan untuk dewasa dalam berujar. Terutama di media sosial. Sebab, sampai 72 tahun Indonesia merdeka, justru tantangan dan ancaman terberat datang dari perkembangan ilmu dan teknologi yang disalahgunakan. Saat ini, banyak kalangan begitu mudahnya menerima masukan.

Sangat gampang menyebar informasi, tanpa mengecek sumbernya apa dan sebagainya. "Nah ini fitnah dikemas memang tujuannya tidak untuk memecah bangsa, tapi untuk kepentingan politik. Tapi tanpa disadari kelompok orang yang tidak bertanggung jawab ini menyebarkan fitnah, menghujat presiden, memfitnah presiden.

Dia tanpa sadar ini bisa memecah kesatuan bangsa," tuturnya. Tjahjo pun mengingatkan, kedepan adalah tahun politik yang pasti akan memicu meningkatnya dinamika politik. Tahun 2018, ada agenda besar Pilkada serentak lalu dilanjutkan pada 2019, dimana untuk pertama kalinya bangsa Indonesia akan melaksanakan pemilihan legislatif dan presiden secara serentak. ags/AR-3