Jangan Jadikan Impor sebagai "Shortcut" Atasi Kelangkaan Pangan

JAKARTA - Kebijakan holistik merupakan kunci utama untuk stabilisasi harga beras dengan didukung data pertanian yang valid. Dengan penerapan kebijakan yang holistik maka kesejahteraan petani akan dibenahi.

Dengan demikian, produksi akan meningkat karena petani berminat menanam selama menguntungkan. Impor seharusnya tidak menjadi jalan pintas ketika terjadi kekurangan produksi dalam negeri, tetapi perlunya evaluasi kebijakan hulu hingga ke hilir agar petani tetap produktif dan harga beras terjangkau di tingkat konsumen.

Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, baru-baru ini mengatakan semestinya kebijakan stabilisasi harga dengan impor jangan selalu dijadikan shortcut jika terjadi kekurangan produksi dalam negeri, melainkan menerapkan kebijakan holistik yang dapat memperbaiki kesejahteraan petani," kata Eliza.

Eliza mengungkapkan bahwa kenaikan harga beras disebabkan oleh faktor penawaran dan permintaan. Ia menilai kebijakan instan pemerintah yang rencananya akan impor dua juta ton beras untuk 2024 kurang tepat karena Bulog sudah memiliki cadangan beras 1,6 juta ton.

Dewan Penasihat Institut Agroekologi Indonesia (INAGRI), Ahmad Yakub, mengatakan UU Pangan sudah membentuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang ditujukan untuk membenahi tata kelola pangan nasional secara holistik, terarah, dan efektif.

Salah satu tugas utama Bapanas adalah memastikan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, serta keamanan pangan. "Dengan kelembagaan yang sudah tersedia ini maka diharapkan kecepatan dan ketepatan pemerintah dalam pengambilan keputusan bisa memberikan solusi bagi isu-isu pertanian dan pangan. Jadi, kembali ke Bapanas kalau merujuk UU Pangan," kata Yakub.

Revitalisasi Kebijakan

Pakar pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, Surabaya, Ramdan Hidayat, mengatakan untuk mencapai stabilisasi harga pangan yang berkelanjutan perlu dilakukan revitalisasi kebijakan pertanian secara holistik, dengan penekanan pada kesejahteraan produsen.

"Pemerintah harus proaktif memperpendek mata rantai distribusi komoditas pertanian agar harga dapat lebih dikendalikan. Berikutnya, untuk memenuhi kebutuhan impor boleh-boleh saja, namun harus berdasarkan data yang tepat sehingga jangan sampai pasar banjir beras impor karena kasihan petani kita pasti kalah, karena proses produksi dan pengangkutan beras yang belum sepenuhnya efesien," kata Ramdan.

Selain itu yang harus ditata adalah harus ada afirmasi pada produsen. Petani sebagai pelaku utama harus sejahtera agar mereka tetap mau berproduksi. Maka, pemerintah harus mendahulukan produk petani lokal daripada impor.

"Anggaran yang sebelumnya digunakan untuk impor lebih baik diberikan untuk subsidi petani. Petani sejahtera dan pertanian maju maka dampak ikutannya terhadap perekonomian akan sangat luas," tuturnya.