Jangan Abaikan Suara Rakyat Ini, Puluhan Tenaga Kesehatan Mukomuko Tuntut Jadi Pegawai non-ASN

Ia mengatakan, padahal selama pandemi COVID-19, tenaga kesehatan terdepan berkorban waktu dan taruhannya nyawa berhadapan menangani pandemi COVID-19, dan selalu paling disorot soal penanganan medis dan pelayanan kesehatan.

"Kami minta masukkan dalam pendataan pegawai non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko," ujarnya.

Setelah puas melakukan aksinya di Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mukomuko, puluhan pegawai ini melakukan aksi di kantor DPRD Mukomuko.

Kabid Pengadaan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mukomuko Niko mengatakan, tuntutan petugas kesehatan sulit dikabulkan, karena apa yang dilaksanakan pemerintah setempat merupakan kebijakan pemerintah pusat.

"Ini kebijakan pemerintah pusat. Aplikasinya dari Badan Kepegawaian Negara dan persyaratannya dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," ujarnya.
Halaman Selanjutnya....