Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Pembangunan Infrastruktur

Jalur Puncak II Kabupaten Bogor Dicoret dari RPJMD 2021-2023

Foto : ANTARA/M Fikri Setiawan

Anggota DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya di Cibinong, Kabupaten Bogor.

A   A   A   Pengaturan Font

BOGOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mencoret dua program pembangunan di Kabupaten Bogor, yakni Jalur Tambang dan Jalur Puncak II dalam revisi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2023.

"Hilang sekarang. Jadi saya awalnya terus terang sempat ngotot soal itu. Tapi karena situasi Covid-19 begini, jadi kita konsentrasi ke situ," ungkap Anggota DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya di Cibinong, Bogor, Selasa (23/2).

Menurut legislator asal Kabupaten Bogor itu, rencana pembangunan dua jalan yang sempat masuk dalam RPJMD Pemprov Jabar tahun 2018-2023 itu meski belum terealisasi, sudah berproses. Salah satunya melibatkan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dalam merumuskan pembangunan jalur tambang.

"Sudah sampai BPTJ, kemudian melibatkan Banten, kemudian DKI, yang cakupannya nasional. Karena barang pasir (diangkut truk) dari sini buat reklamasi," terang Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat itu.

Tetap Jalan

Sementara, Bupati Bogor, Ade Yasin menyebutkan bahwa meski Pemprov Jabar tak jadi menggarap Jalur Puncak II, tapi Jalur yang juga dikenal sebagai Poros Tengah Timur (PTT) itu akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Informasi yang saya terima, DED (detail engineering desain) oleh Kementerian PUPR. Kemudian lelang lalu dilanjutkan pekerjaan konstruksi. Itu semua dibangun oleh Kementerian PUPR," ungkapnya.

Menurutnya, jalan sepanjang 48,5 kilometer yang menghubungkan Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur itu untuk mengurangi kepadatan kendaraan di Jalur Puncak Cisarua yang kerap terjadi di akhir pekan atau libur panjang.

Belakangan, Ade Yasin menggunakan anggaran daerah senilai 5 miliar rupiah untuk melakukan pembukaan sebagian jalur. Tapi, anggaran tersebut tidak seberapa jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan insfrastruktur jalan yang ditaksir senilai 1,5 triliun rupiah.

"Hitung-hitungan kami, anggarannya bisa sampai 1,5 triliun rupiah. Itu hanya untuk pekerjaan konstruksinya. Kalau untuk lahan sebenarnya sudah siap. Tinggal pembangunan fisiknya saja," terangnya.


Redaktur : M Husen Hamidy
Penulis : Antara

Komentar

Komentar
()

Top