Jalur Hijau di 13 Sungai Bisa Dijadikan RTH Baru

Pemprov DKI Jakarta bisa memanfaatkan sempadan danau, embung, waduk, dan jalur hijau di sepanjang 13 sungai di Jakarta untuk membangun RTH baru, sehinga tak perlu menunggu aset pemerintah pusat.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dianggap kurang kreatif dalam menambah luas ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta. Bahkan, rencana Anies mengubah perkantoran bekas kementerian atau lembaga ketika ibu kota dipindahkan hanya sebuah pepesan kosong.

"Gubernur DKI Jakarta kurang kreatif dan inovatif dalam pengadaan penambahan luas RTH. Masih banyak cara-cara lebih cerdas untuk mempercepat penambahan luas RTH di Jakarta," ujar Kepala Pusat Studi Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga, di Jakarta, Minggu (1/8).

Menurutnya, tidak mudah mengalihkan aset gedung-gedung kementerian kepada Pemprov DKI Jakarta, apalagi ke pihak swasta. Joga menganggap proses pengalihan aset itu bisa bertahun-tahun. Bahkan dalam prosesnya rawan korupsi, karena nilai aset bisa di-mark up sesuai kesepakatan.

"Jika pun berhasil dialihkan/diserahkan kepada Pemprov DKI, tidak masuk akal untuk kemudian membongkar gedung-gedung kementerian tersebut. Karena ini akan memakan biaya pembongkaran yang sangat mahal dan mubazir besar," kata Joga.

Rencana Induk

Sesuai Rencana Induk RTH 2020-2030, kata Joga, target pemenuhan RTH publik yang menjadi kewajiban Gubernur DKI Jakarta sebesar 20 persen dari luas wilayah Jakarta. Sehingga, katanya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki waktu 10 tahun untuk memenuhi target RTH itu. Sisanya, pemenuhan RTH sebesar 10 persen merupakan kewajiban masyarakat luas. Sehingga RTH di Jakarta mencapai 30 persen pada 2030.

"Luas RTH yang ada saat ini memiliki data dan luas berbeda-beda. Ada yang menyebutkan 3,6 persen, 3,9 persen bahkan 14 persen. Namun yang sering disebutkan, luas RTH di Jakarta saat ini mencapai 9,98 persen. Artinya, Gubernur DKI Jakarta punya PR menambah RTH sebesar 10,02 persen dalam 10 tahun ke depan" ungkap Joga.

Dikatakan Joga, luas daratan Jakarta mencapai 65 ribu hektare. Jika saat ini, PR Pemprov DKI mencapai 10 persen pemenuhan RTH, maka luas lahan yang harus disiapkan adalah 6.500 hektare. Luas sebanyak ini dibagi 10 tahun mendatang, kata Joga, maka Pemprov DKI Jakarta harus membebaskan lahan 650 hektare per tahun.

"Tapi nyatanya, penambahan RTH itu hanya mencapai 50 hektare per tahun. Artinya, Pemprov DKI memerlukan waktu lebih dari 130 tahun untuk memenuhi RTH 20 persen itu jika lahan RTH yang dipenuhi hanya 50 hektare per tahun," ucapnya.

Dia menegaskan, Pemprov DKI Jakarta bisa memanfaatkan jalur hijau yang ada di Jakarta sebagai RTH baru. Seperti sempadan danau, embung dan waduk, jalur hijau di sepanjang 13 sungai di Jakarta, pembangunan taman, TPU, hutan kota hingga lapangan olahraga.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menginginkan bekas perkantoran pemerintah pusat dijadikan taman kota. Hal ini diperlukan agar pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta semakin besar.

"Kemarin saya sampaikan sebagian tentu akan menjadi perkantoran, akan menjadi wilayah komersial, ini saya juga mengusulkan sebagian bisa menjadi taman kota. Sehingga satu adalah efek lingkungan hidupnya baik, yang kedua yang untuk komersial itu akan menggerakkan perekonomian," ujar Anies. pin/P-5