Jalankan Pelonggaran Masker secara Bertanggungjawab

JAKARTA - Keputusan pelonggaran penggunaan masker menjadi bukti keberhasilan penanganan Covid-19. Apa yang sudah pemerintah buat sebagai hasil kerja sama dan gotong royong. Hal ini dicapai setelah pemda, tokoh masyarakat, dan semua pemangku kepentingan bergotong royong mengendalikan Covid-19.

"Kami mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan masyarakat tidak menggunakan masker di luar ruangan," kata Anggota Komisi IX DPR, Rahmad Handoyo seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Rabu (18/5).

Rahmad mengatakan pelonggaran penggunaan masker merupakan keputusan penyesuaian, mengingat saat ini kondisi Covid-19 di Indonesia sangat terkendali. Kementerian Kesehatan mencatat rata-rata tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid-19 nasional sebesar 2 persen per Kamis (12/5).

Rahmad meyakini pemerintah membuat keputusan tersebut berdasarkan masukan, kajian, dan diskusi dengan para ahli serta perbandingan dengan negara lain. Setidaknya 40 negara sudah melonggarkan kebijakan penggunaan masker, bahkan beberapa negara sudah bebas masker. "Ini start kita untuk hidup berdampingan dengan Covid-19 dengan cara seperti itu," kata Rahmad.

Rahmad mengimbau masyarakat agar menjalankan kebijakan pelonggaran penggunaan masker secara bertanggung jawab. Dia mengatakan kalau memang dalam keadaan sakit atau ramai harus tetap memakai masker meski di luar ruangan.

Tetap Vaksin

Masyarakat wajib menggunakan masker saat berada di dalam ruangan sesuai kebijakan pemerintah. Rahmad mendorong masyarakat tetap mendapatkan vaksin lengkap. "Vaksinasi jadi senjata kita yang cukup efektif untuk melawan Covid-19," kata Rahmad.

Anggota Komisi IX DPR, Luqman Hakim, mengatakan kebijakan pelonggaran penggunaan masker mencerminkan pemerintah mengendalikan Covid-19 secara terukur, sistematis, dan konsisten. Dia sepakat keputusan itu sebagai bukti keberhasilan penanganan pandemi berkat peran aktif masyarakat.

"Keputusan ini menunjukkan keberhasilan penanganan Covid-19. Keberhasilan ini juga berkat peran aktif masyarakat yang secara umum mematuhi berbagai kebijakan pengendalian Covid-19 yang ditetapkan pemerintah," kata Luqman.

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan kebijakan tersebut merupakan bagian upaya transisi dari pandemi ke endemi. Pemerintah melakukan upaya transisi secara bertahap dengan memperhatikan imunitas masyarakat terhadap Covid-19, termasuk varian baru Corona BA2.

"Ternyata BA2 itu sudah dominan di Indonesia dan India, tetapi berbeda dengan negara-negara lain, seperti Tiongkok dan Amerika, kita tidak mengamati kenaikan kasus yang tinggi varian baru. Jadi, Indonesia dan India imunitas masyarakatnya terhadap varian baru relatif cukup baik," katanya.

Dia mengatakan hasil penelitian antibodi tubuh terhadap virus atau sero survei yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat, khususnya di Jawa-Bali jelang mudik Lebaran 2022 menunjukkan bahwa 99,2 persen telah memiliki antibodi.

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menerbitkan sejumlah ketentuan yang mengatur perjalanan dalam negeri sebagai upaya menyikapi kebijakan transisi menuju endemi di Indonesia.

"Ketentuan baru ini bentuk penyesuaian dengan kebijakan pemerintah di dalam memasuki transisi pandemi untuk enam bulan ke depan," kata Kepala Subbid Dukungan Kesehatan Bidang Darurat Satgas Covid-19, Alexander K Ginting.