
Jalan Rusak Dibetulkan dengan Uang Pribadi Bupati
jalan rusak
Foto: istBOGOR - Bupati Bogor Rudy Susmanto mengeluarkan dana pribadi untuk percepatan penanganan akses terputus di Desa Tajur, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Hal itu terungkap saat Rudy meninjau pekerjaan pembangunan jembatan bailey atau jembatan darurat di lokasi akses terputus, Jalan Citeureup-Sukamakmur, Minggu.
Saat itu tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bogor sedang mendirikan satu lajur jembatan bailey tepat di atas jembatan yang amblas lantaran terbawa arus sungai.
Namun Rudy menilai satu lajur jembatan bailey tidak cukup, karena lalu lintas di jalan tersebut cukup sibuk. Terlebih jalur ini merupakan jalan utama penghubung antara Kecamatan Citeureup dan Kecamatan Sukamakmur.
Sehingga dia minta kepada jajaran Dinas PUPR Kabupaten Bogor untuk menambah satu lajur jembatan bailey tanpa memusingkan ketersediaan anggaran dari APBD Kabupaten Bogor.
Tadi dia memberi uang, tapi beres hari ini. “Saya kasih duit hari ini, beresin," kata Rudy usai meninjau pembangunan jembatan bailey. Semoga benar uang pribadi.
Rudy memastikan satu lajur jembatan bailey yang sedang dalam proses pemasangan tahap akhir mulai dapat dilintasi kendaraan roda empat pada hari ini. Sedangkan satu lajur lagi diharapkan dapat selesai kurang dari satu pekan.
"Untuk satu lajur sebenarnya hari ini selesai. Tapi kita mengharapkan dua lajur, karena lalu lintasnya cukup padat, tadi truk juga lewat sini, mobil juga lewat sini," ujar mantan ajudan Presiden. Sayang tak disebutkan jumlah uang pribadi untuk akses tersebut.
Berita Trending
- 1 Polresta Cirebon gencarkan patroli skala besar selama Ramadhan
- 2 Kota Nusantara Mendorong Investasi Daerah Sekitarnya
- 3 Ini Klasemen Liga 1 Setelah PSM Makassar Tundukkan Madura United
- 4 Pemerintah Kabupaten Bengkayang Mendorong Petani Karet untuk Bangkit Kembali
- 5 Negara-negara Gagal Pecahkan Kebuntuan soal Tenggat Waktu Laporan Ikim PBB