Jakarta Nomor Satu Gunakan Produk Lokal

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat realisasi serapan produk dalam negeri 8,5 triliun selama 2022. Pencapaian ini tertinggi untuk pemerintah provinsi seluruh Indonesia. Ini berkat Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang bertugas menyosialisasikan dan mengawasi pelaksanaan peningkatan PDN.

Demikian pernyataan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI, Elisabeth Ratu Rante Allo, di Jakarta, Rabu (30/11). Penggunaan produk dalam negeri sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 terkait Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

Tujuannya menyukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Sedangkan tingkat realisasi penggunaan produk Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Koperasi sebesar 3,9 triliun rupiah. Bahkan, sejak tahun 2020 Pemprov DKI sudah mewajibkan belanja makan dan minum untuk rapat seluruh perangkat daerah dan BUMD melalui UMKM binaan Jakpreneur yang terdaftar di kanal daring, e-Order.

"Maka, begitu ada instruksi Presiden agar seluruh jajaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mengoptimalkan 40 persen anggaran belanja barang/jasa untuk penggunaan PDN dan produk UMK-Koperasi, kami bergerak cepat dengan meningkatkan penggunaan produk tersebut," ujar Elisabeth.

Tak hanya berfokus pada belanja pemerintah, dia juga mendorong pemasaran produk dalam negeri. Caranya, dengan melibatkan produk-produk lokal tersebut dalam berbagai pameran skala nasional hingga internasional. Tujuannya, lanjut dia, agar budaya penggunaan produk dalam negeri, khususnya produk UMKM, dapat menjadi bagian dari keseharian warga Jakarta.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang telah bekerja bersama meningkatkan penggunaan PDN dan produk UMK-Koperasi. Pencapaian penggunaan PDN secara total di Indonesia 547 triliun atau 44,9 persen dari APBN/APBD. Ini lebih tinggi dari target 40 persen.