Jakarta Gencarkan Penggunaan Produk Dalam Negeri

JAKARTA - Penggunaan dalam negeri akan semakin digiatkan oleh Pemprov Jakarta. Penggiatan antara lain melalui pertemuan bisnis (business matching) terjadwal antara pelaku industri yang sudah mengantongi sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan pemegang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

"Kegiatan temu bisnis juga menghubungkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, dan dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, khususnya di lingkungan Pemprov Jakarta," jelas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, Rabu (9/10).

Dia juga merujuk laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan hingga 7 Oktober 2024, Provinsi Jakarta telah merealisasikan belanja Produk Dalam Negeri sebesar 20,94 triliun. Nilai ini 66,25 persen dari komitmen belanja Produk Dalam Negeri dalam Rencana Umum Pengadaan sebesar 31,61 triliun.

Menurut Elisabeth, tahun ini Pemerintah Provinsi Jakarta mendapatkan Dana Alokasi lnsentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 atas kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri sebesar 5,9 miliar. Sebagai Ketua Harian Tim P3DN Provinsi Jakarta, dia menjelaskan, insentif fiskal tersebut dialokasikan untuk mendukung Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Ini untuk pengadaan barang/jasa pemerintah dan peningkatan kualitas UMKM selaku produsen produk dalam negeri. Kemudian, penguatan sumber daya manusia untuk Tim P3DN dalam Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.

Business Matching merupakan agenda rutin Dinas PPKUKM Jakarta. Kali ini kegiatan berlangsung di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan sejak Senin (7/10) hingga Kamis (10/10). Ada serangkaian kegiatan di sana seperti sosialisasi, monitoring, serta evaluasi capaian realisasi belanja produk dalam negeri.

Acara Business Matching kelompok (batch) ke-17 diikuti 21 peserta. Berbagai produk bersertifikat TKDN yang dipamerkan kali ini beragam. Ada bahan bangunan, pakaian, gawai, perlengkapan kamar mandi, dan alat kesehatan. Kemudian, produk kerajinan, alat kebersihan rumah tangga, hingga kendaraan listrik.

Pelaksana Harian Sekretaris Kota Jakarta Selatan Said Ali, mendukung penuh kegiatan ini dan menginstruksikan semua unit kerja berpartisipasi aktif pada seluruh rangkaian acara.

Pembekalan Sekolah

Sementara itu, Pemprov Jakarta juga menginginkan adanya pembekalan sekolah terkait kebakaran. Ini diungkapkan, Penjabat Gubernur Provinsi Jakarta Heru Budi Hartono.

Dia minta Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) dan Kepala Dinas Pendidikan untuk memberikan pembekalan terhadap guru cara mengatasi api.

Ungkapan Heru ini menanggapi kebakaran yang terjadi di SD Negeri 01 Cempaka Baru, Jakarta Pusat Minggu (6/10) yang mengakibatkan kerusakan parah bangunan. "Saya arahkan agar guru-guru diberi ilmu untuk mengatasi darurat kebakaran mulai pekan depan," kata Heru.

Selain itu, Heru juga memerintahkan agar Kepala Suku Dinas di Jakarta untuk ikut memberikan pengetahuan terkait pemadaman kebakaran. Dia juga harus memeriksa kondisi sekolah-sekolah agar kejadian serupa tak terulang.

Khususnya untuk SD, SMP, guru-gurunya bisa melakukan tindakan darurat kebakaran. Tidak boleh lagi ada sekolah kebakaran. Juga harus diperiksa listriknya. Sebab dua kebakaran disebabkan korsleting. Ini berarti ada kelalaian dengan kabel seperti tidak standar.