Jakarta Bentuk Tim Sisir Data Bansos KJP

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta membentuk tim untuk menyisir data penerima bantuan sosial sektor pendidikan, Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk memastikan bantuan tepat sasaran. "Kami akan membentuk tim kecil untuk melakukan menyamakan data," kata Kepala Dinas Pendidikan DKI, Nahdiana, di Balai Kota Jakarta, Senin (28/11).

Nantinya, tim kecil yang terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial itu akan merapikan data penerima KJP. Adapun data yang dirapikan, kata Nahdiana, data KJP yang berasal dari setelah tahun 2019. Ini berarti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial Kementerian Sosial, sumber lain, dan data khusus.

Penataan data KJP tersebut menjadi salah satu topik pembahasan dalam rapat pimpinan perdana Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono di Balai Kota Jakarta. "Harapannya, nanti DKI punya data bansos yang tidak hanya digunakan untuk keperluan KJP, tapi untuk bantuan-bantuan sosial lainnya. Jadi, ada satu data," ucapnya.

Sedangkan terkait dana mengendap untuk KJP di rekening penampungan Bank DKI tahun 2013-2021 sebesar 82,97 miliar, Nahdiana, menjelaskan saat itu dana belum terdistribusi seluruhnya karena dilakukan bertahap. "Pendistribusian KJP bertahap, tapi sekarang sudah terdistribusi," ucapnya.

Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (UPT P4OP) jumlah penerima KJP Plus tahap II tahun 2022 sebanyak 803.121 peserta didik. Rinciannya, untuk jenjang Sekolah Dasar (SD/MI) jumlah penerima mencapai 367.280, dengan total dana 250.000 per siswa.

Tambahan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk SD/MI swasta selama enam bulan sebesar 130.000 per bulan/siswa. Jenjang SMP/MTs sebanyak 222.120 pelajar dengan total dana yang dapat digunakan mencapai 300.000. Adapun tambahan SPP untuk SMP/MTs swasta untuk enam bulan sebesar 170.000 per bulan.

Jenjang SMA/MA jumlah penerima mencapai 79.636 dengan total dana yang dapat digunakan sebesar 420.000/siswa. Tambahan SPP untuk SMA/MA swasta untuk enam bulan sebesar 290.000 per bulan/siswa. Sedangkan untuk SMK, jumlah penerima mencapai 131.529 dengan total dana 450.000/siswa. Tambahan SPP untuk SMK swasta sebesar 240.000 per bulan selama enam bulan.