Jaga Persatuan Bangsa, Majelis Agama Tolak Politisasi Agama dalam Pemilu 2024

Majelis agama-agama di Indonesia menolak penggunaan politik identitas, politisasi agama, dan komodifikasi agama dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Penolakan itu disampaikan dalam Kolokium Agama-Agama Nusantara (KAANA) 2022 pada Rabu (10/8), yang dihadiri sejumlah perwakilan organisasi keagamaan, di antaranya Ouikumehe, Persatuan Hindu Dharma Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Walubi, MUI, hingga perwakilan Kementerian Agama (Kemenag) RI.

"Kami menolak dan menentang keras penggunaan politik identitas, politisasi agama, dan komodifikasi agama dalam politik praktis, terutama dalam pemenangan Pemilu tahun 2024, yang dilakukan oleh siapapun dan atas nama apapun," ujar Sekjen MUI Amirsyah Tambunan dalam sambutannya, seperti dikutip Antara.

Deklarasi penolakan disebut Amirsyah ditujukan sebagai upaya-upaya penyelenggaraan Pemilu yang bermartabat, beretika mulia, mendamaikan, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

"Kami menyerukan kepada seluruh partai politik sebagai kontestan Pemilu untuk berpartisipasi dalam Pemilu secara bertanggungjawab, beretika mulia, taat pada konstitusi dan peraturan perundangan, dan mengutamakan kemaslahatan bangsa," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, majelis juga mendorong umat untuk berpartisipasi menunaikan hak dan kewajiban dalam Pemilu disertai semangat persatuan, kesatuan, gotong royong, dan perdamaian supaya terwujud demokrasi Indonesia yang berkeadilan sosial.

"Kami mendukung penuh dan akan mengawal secara kolektif penyelenggaraan Pemilu yang adil, jujur, damai dan mendamaikan sejak tahun 2022 hingga pada puncaknya tahun 2024," ujar dia.

Sementara itu, Panitia Penyelenggara Kolokium Majelis Agama-Agama di Indonesia Muhammad Zainuddin Daulay mengatakan KAANA diselenggarakan sebagai upaya mencegah terjadinya keterulangan politik identitas, politisasi agama, dan komodifikasi agama dalam Pemilu 2024.

Ia menjelaskan KAANA diselenggarakan untuk merefleksikan hubungan teologis, strategis, dan praktis antara agama dan Pemilu dalam sejarah politik Indonesia dan dampaknya terhadap kehidupan bangsa Indonesia sesuai semboyan negara, Bhineka Tunggal Ika.

"Merumuskan pandangan, sikap, dan komitmen bersama agama-agama dalam rangka mencegah terjadinya politisasi agama, politik identitas, dan komodifikasi agama-agama pada Pemilu 2024," kata dia.