Jadi Beban APBN, Harga BBM Harus Naik

SEMARANG- Pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) saat ini dinilai tidak tepat sasaran, lantaran diberikan dalam bentuk barang atau komoditas. Dengan model pemberian subsidi tersebut, semua orang baik yang mampu maupun yang tidak mampu akan mudah untuk mengaksesnya.

PakarEkonomi yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, FX Sugiyanto mengatakan, dengan penerapan subsidi BBM seperti saat ini, subsidi dalam APBN akan terus membengkak. Apalagi, penyaluran subsidi sejauh ini tidak ada pengaturan yang jelas.

"Pemerintah harus tegas dan segera menerapkan pengaturan pembatasan BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Kalau pendekatannya cuma sekadar ajakan atau imbauan tidak akan mempan, karena tetap saja masyarakat akan memilih barang yang lebih murah," kata Sugiyanto di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (16/6).

Jika pembatasan BBM subsidi tidak segera dilakukan, lanjutnya, beban APBN akan semakin berat. Padahal, sejauh ini anggaran untuk subsidi BBM telah mencapai 500 triliun rupiah lebih atau sekitar 18 persen dari total APBN.

"Subsidi BBM di APBN ini sudah sangat berat, bisa jadi nanti batasan defisit 4 persen akan terlampaui," ujarnya.
Halaman Selanjutnya....