Jabar Akan Terbitkan Obligasi Daerah

BANDUNG - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menjajaki pemanfaatan obligasi daerah atau municipal bonds untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan fisik berskala besar. Melalui penerbitan surat utang itu, akan ada alternatif pembiayaan lain dalam pembangunan sehingga tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, mengatakan pemanfaatan obligasi daerah penting untuk mengakselerasi visi dan misi pembangunan di Jawa Barat (Jabar). Namun, Uu menekankan pihaknya ingin memanfaatkan obligasi syariah bukan konvensional.

"Tidak menutup kemungkinan Provinsi Jawa Barat akan mencari dana pembangunan lewat penjualan obligasi syariah, yaitu penjualan surat berharga kepada masyarakat sebagai salah satu solusi untuk mendorong adanya modal pembangunan," ujarnya seperti disampaikan melalui siaran pers Humas Provinsi Jawa Barat, Minggu (3/2).

Keinginan itu disampaikan Uu saat menggelar audiensi dengan MNC Sekuritas terkait rencana obligasi daerah untuk membiayaai sejumlah proyek infrastruktur. Lebih lanjut, Uu mengaku sudah ada beberapa pihak yang siap bekerja sama untuk memasarkan produk obligasi milik Pemda Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, dia juga akan segera berkoordinasi dengan DPRD Jawa Barat untuk membuat payung hukumnya. "Sudah ada beberapa perusahaan yang ingin jadi marketing obligasi Pemprov Jawa Barat. Tetapi, hal itu juga tidak mudah menjadi mitra. Ini bisa ditunjuk ataupun dilelang sebagai mitra dalam penjualan obligasi ini, dan keinginan kami obligasinya syariah," tutur Uu.

Menurut Uu, masyarakat bisa menjadi investor atau pembeli obligasi Pemda Provinsi Jawa Barat, sehingga masyarakat bisa ikut terlibat dalam menyukseskan program pembangunan di daerah Jawa Barat.

"Hemat kami, ini memiliki efek domino yang sangat bagus. Di samping kita bisa membangun Jawa Barat, juga ada manfaat untuk masyarakat sebagai pembeli obligasi tersebut. Karena ada fee kepada masyarakat di saat kami menggunakan uang tersebut untuk pembangunan," jelasnya.

Kreativitas Pendanaan

Seperti diketahui, pemerintah mendorong kreativitas daerah mencari sumber pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, terutama dengan melibatkan swasta. Keterbatasan anggaran pemerintah, baik pusat (APBN) maupun daerah (APBD) tidak dapat diandalkan untuk membiayai proyek infrastruktur yang kini tengah digalakkan.

Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengapresiasi daerah yang mampu menggali potensi pembiayaan non-APBD. Bappenas mengharapkan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten/ kota, dapat meniru kreativitas Pemprov Jabar mendanai pembangunan proyek infrastruktur.

Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menyatakan Pemprov Jabar berkomitmen kuat mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah melalui skema pembiayaan alternatif yang memanfaatkan dana-dana jangka panjang milik publik, menciptakan sinergi pembiayaan dana pemerintah dan nonpemerintah.

"Melalui terobosan Pemprov Jabar pada skema pembiayaan alternatif yang out of the box, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), dapat dibangun tanpa harus mengandalkan 100 persen dana anggaran pemerintah.

Pemikiran ini diharapkan dapat diadopsi oleh pemerintah daerah lain di Indonesia sehingga muncul inisiatif dan keberanian dari pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan," ujar Bambang, beberapa waktu lalu.

tgh/E-10