Isu Ikutan Amendemen Bisa Bikin Kisruh

JAKARTA - Wacana amendemen sangat rentan untuk dipolitisasi dan diboncengi isu-isu ikutan seperti masa jabatan presiden 3 periode, penundaan Pemilu 2024, maupun pemilihan presiden oleh MPR. Isu-isu ikutan ini bisa memancing kekisruhan. Pengamatan ini disampaikan, anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, di Semarang, Jumat (27/8).

Lagi pula, kata Titi, amendemen konstitusi bukan agenda mendesak. Bahkan cenderung bisa kontraproduktif dengan upaya penanganan pandemi Covid-19. Titi memandang penting penyelenggara negara fokus pada penanganan pandemi dengan bekerja optimal mengatasi virus korona dan membawa Indonesia keluar dari situasi krisis akibat Covid-19 saat ini.

"Intrik politik hanya akan membuat kacau," ucap mantan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) itu. Ia menilai, isu masa jabatan presiden 3 periode, penundaan pemilu, dan pemilihan presiden oleh MPR bisa memancing kekisruhan. Ujungnya, protes dan perlawanan publik karena tidak sesuai dengan konstitusi.

Titi memandang penting semua pihak menjaga iklim kondusif dan situasi politik yang stabil agar penanganan pandemi lebih optimal. Dia berpesan kepada elite politik Tanah Air untuk tidak melempar isu krusial, apalagi sampai bisa memicu kontroversi di tengah masyarakat. "Kalau masyarakat sampai turun ke jalan, semua upaya penanggulangan pandemi Covid-19 akan sia-sia," ujarnya.

Sementara itu, menurut pakar hukum tata Negara, Hamdan Zoelva, isu masa jabatan presiden 3 periode, misalnya sudah bergulir akhir tahun 2019. Begitu pula, isu penundaan Pemilu Serentak 2024. Ini sekarang ditebengkan wacara MPR menambah pasal mengenai kewenangan menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara.

Dia melihat ini sebagai pandangan atau gerakan politik yang berusaha keluar dari kerangka hukum dan ketatanegaraan. Namun, mereka akhirnya gagal total karena tidak ada lampu hijau dari publik. Seandainya ada green light, isu makin diperbesar dan diperluas. Bahkan terus menjadi wacana sehingga publik makin terpengaruh bahwa langkah itu seolah memang diperlukan.

Tidak adanya respons serius dari masyarakat terkait dengan penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan presiden, menurut Hamdan, menunjukkan rakyat memiliki pemikiran yang sangat jernih dalam pandangan kehidupan bernegara.