Iran Sulit Selamatkan Kesepakatan

Dubes Iran untuk PBB mengatakan bahwa negaranya secara sendirian tak menyelamatkan kesepakatan nuklir 2015. Pernyataan itu meningkatkan kekhawatiran bahwa Iran tak bisa menepati komitmennya.

NEW YORK - Iran mengatakan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) bahwa mereka tidak bisa sendirian menyelamatkan kesepakatan nuklir 2015. Pengakuan Iran ini meningkatkan tekanan pada Eropa, Russia, dan Tiongkok, saat Teheran menuju kemungkinan melanggar komitmennya untuk membatasi kegiatan nuklirnya.

"Iran telah melakukan banyak hal dan lebih dari sekadar untuk mempertahankan kesepakatan nuklir," ujar Duta Besar Iran untuk PBB, Majid Takht Ravanchi, saat pertemuan di DK PBB pada Kamis (27/6). "Iran sendirian tidak dapat, tidak akan dan tidak mau menerima semua beban lagi untuk menyelamatkan kesepakatan itu," imbuh Ravanchi.

Iran mengatakan memiliki lebih dari 300 kilogram uranium yang diperkaya. Jumlah itu melebihi batasan yang diizinkan untuk dimiliki di bawah kesepakatan nuklir 2015.

Langkah itu telah meningkatkan kekhawatiran di antara para negara penandatangan lainnya seperti Inggris, Prancis, Jerman, Russia, dan Tiongkok, yang terus mendesak Iran untuk menepati komitmennya. Ravanchi bersikeras bahwa negara penandatangan lain, yaitu Inggris, Prancis, dan Jerman, harus menemukan cara agar bisa memberikan kompensasi kepada Iran.

"Keputusan Iran untuk membatalkan batasan yang diberlakukan oleh perjanjian nuklir terkait pengayaan uraniumnya, mungkin tidak membantu mempertahankan perjanjian penting itu," komentar kepala politik PBB, Rosemary DiCarlo, kepada DK PBB.

Sementara itu enam negara Eropa secara terpisah merilis pernyataan bersama yang mengatakan bahwa mereka amat prihatin dengan langkah terbaru yang ditempuh Iran. "Kami mendesak Iran untuk terus menerapkan komitmennya di bawah kesepakatan nuklir 2015 secara utuh dan menahan diri dari langkah-langkah eskalasi," demikian bunyi pernyataan dari Inggris, Prancis, Jerman, Polandia, Belgia, dan Estonia.

Di bawah kesepakatan 2015, Iran berjanji untuk mengurangi kapasitas nuklirnya selama beberapa tahun dan mengizinkan pengawasan dengan imbalan bantuan kelonggaran atas sanksi.

Perketat Sanksi

Sementara itu Amerika Serikat (AS) diwartakan Rabu (26/6) telah meminta DK PBB untuk memperbarui daftar hitam sanksi-sanksinya terhadap Iran, setelah AS mengeluhkan adanya penyimpangan dalam penegakan larangan perjalanan dan pembekuan aset.

Desakan untuk memperketat sanksi PBB yang lebih keras datang di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan Iran, menyusul keputusan Washington DC untuk menjatuhkan sanksi baru pada Teheran dan terjadinya serangan terhadap kapal tanker minyak di kawasan Teluk baru-baru ini.

Daftar hitam PBB memuat nama 23 individu dan 61 entitas yang terkait dengan kegiatan nuklir Iran. Seluruh individu dan entitas itu harus tunduk pada larangan perjalanan secara global dan pembekuan aset mereka diberlakukan oleh semua negara anggota PBB.

Dalam sebuah surat yang dikirim ke DK PBB, AS mengeluh bahwa daftar itu belum diperbarui dalam lebih dari sembilan tahun untuk diberikan informasi ke semua negara anggota PBB.

"Implementasi penuh dari pembekuan aset dan larangan perjalanan ini membutuhkan perhatian berkelanjutan," tulis penjabat Duta Besar AS untuk PBB, Jonathan Cohen, dalam surat yang dikirim ke DK PBB pada awal pekan ini.

Sejak kesepakatan nuklir Iran disahkan oleh DK PBB pada 2015, 37 individu dan entitas di Iran memang telah dihapus dari daftar hitam PBB. ang/AFP/I-1