Iran Kembali Kembangkan Nuklir

Iran memutuskan untuk melanjutkan program nuklirnya dan tak lagi menaati perjanjian nuklir 2015, setelah setahun AS secara sepihak meninggalkan perjanjian nuklir.

TEHRAN - Iran memutuskan untuk tak akan lagi menghormati batasan yang disepakati untuk penyimpanan cadangan uranium yang telah diperkaya dan air berat di bawah perjanjian nuklir 2015 dengan negara-negara kekuatan utama dunia.

Langkah Iran itu diumumkan pada Rabu (8/5) setelah Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran mengatakan langkah itu diperlukan untuk mengamankan hak-haknya dan mengembalikan keseimbangan setelah Amerika Serikat (AS) meninggalkan perjanjian, tepat satu tahun yang lalu, pada 8 Mei 2018.

"Republik Islam Iran saat ini sudah tak berkomitmen untuk mematuhi pembatasan mengenai penyimpanan cadangan uranium yang diperkaya dan air berat," demikian pernyataan dewan itu.

"Pihak-pihak yang berkepentingan dalam komitmen diberi waktu selama 60 hari untuk menerapkannya terutama di bidang perbankan dan perminyakan," imbuh dewan itu.

Pihak-pihak yang berkepentingan dalam komitmen yang disinggung dewan itu mengacu pada Inggris, Tiongkok, Prancis, Jerman, dan Russia.

Ke-5 negara itu sebagian besar gagal memenuhi misinya setelah bank dan perusahaan minyak mereka memilih untuk mematuhi sanksi yang diberlakukan kembali oleh Washington DC selama setahun terakhir.

Tangguhkan Komitmen

Keputusan Iran untuk tidak lagi menghormati perjanjian nuklir 2015, juga diikuti dengan menangguhkan beberapa komitmen lainnya, dan hal ini sudah diinformasikan dengan kepala negara dari Inggris, Tiongkok, Prancis, Jerman, dan Russia.

"Keputusan dewan keamanan tertinggi untuk tak lagi menaati beberapa komitmen Republik Iran di bawah perjanjian nuklir, telah dikomunikasikan kepada para kepala negara yang masih menghormati pada perjanjian," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran.

Untuk itu, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, dilaporkan telah menyerahkan keputusan itu kepada para duta besar dari lima negara dalam sebuah pertemuan pada Rabu.

Pertemuan itu digelar setelah Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, menuding Iran merencanakan serangan secara nyata, saat Menlu AS itu melakukan kunjungan tak terduga ke Iran, Selasa (7/5).

Sebelumnya, Washington DC juga telah mengerahkan kapal induk dan pesawat bomber B-52 yang sanggup membawa senjata nuklir ke Timur Tengah.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, meminta agar dihentikannya pengerahan kekuatan militer AS dan menekankan bahwa tindakan Iran tidak melanggar perjanjian nuklir yang ditandatangani dengan 5 negara kekuatan dunia.

"Iran tidak mundur dari perjanjian. Hak (untuk menangguhkan komitmen) telah diatur untuk Iran dalam perjanjian 2015. Kami tak melanggar perjanjian, namun justru beraksi sesuai dengan kerangka kesepakatan," kata Menlu Zarif saat ia melakukan kunjungan resmi ke Moskwa. ang/AFP/I-1