IPDN Harus Antisipasi Radikalisme

JAKARTA - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, minta lulusan Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) bersikap antisipatif terhadap radikalisme dan terorisme di lingkungan masyarakat. "Saudara-saudara adalah perekat persatuan dan kesatuan NKRIsehingga harus antisipatif terhadap paham-paham radikalisme, terorisme, dan narkoba. Selain itu, juga isu-isu yang berpotensi memecah-belah masyarakat seperti hoaks dan kejahatan siber lainnya," kata Wapres saat melantik Pamong Praja Muda (PPM) IPDN Tahun 2021 di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa (3/8).

Dia juga menekankan PPM, lanjut Wapres, seluruh lulusan IPDN harus mewujudkan netralitas sebagai aparatur sipil negara (ASN) pusat maupun daerah. "Anda dituntut mampu mewujudkan netralitas ASN, bersifat melayani, mengayomi, dan melindungi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Anda juga harus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," jelasnya.

Wapres minta PPM mampu berpikirjernih, komprehensif, visioner, dan mengabdi dengan tulus ikhlas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Wapresmelantik 1.529 lulusan IPDN. Rinciannya, 148 lulusan Program Sarjana Ilmu Pemerintahan dan 1.381 lulusan Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan. Pelantikan lulusan IPDN Tahun 2021 dilakukan secara virtual dihadiri enam lulusan sebagai perwakilan agama dan lulusan terbaik.

Acara luring dihadiri penerima penghargaan Kartika Pradnya Utama sebagai lulusan terbaik Program Sarjana Ilmu Pemerintahan S1 dan Kartika Astha Brata lulusan terbaik Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan D4. Juga perwakilan agama Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu. Ma'ruf juga mengatakan, dengan pelantikan ini, maka penugasan dan pengabdian kepada bangsa dan negara dimulai.

Cepat Adaptasi

Pada kesempatan itu, Wapres juga menekankan PPM mesti cepat beradaptasi dengan perubahan, mampu berinovasi dan berkreasi. "Yang tidak kalah penting menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa," tandasnya.

Dia juga menegaskan, PPM dapat mewujudkan integritas tinggi, kejujuran, moralitas, dan etika birokrasi. Jangan terjebak pada kondisi rutinitas di tempat bekerja.

Para lulusan dituntut selalu mengembangkan gagasan baru untuk mendorong perubahan. Berkontribusi dalam mewujudkan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya percepatan dan pelayanan kepada masyarakat.

Wapres minta terus meningkatkan kemampuan dan pengembangan kapasitas diri. Jangan pernah berpuas diri karena tantangan dan tuntutan era global ini sangat berat. Apalagi era pemulihan ekonomi selama dan pascapandemi Covid-19.

Ma'ruf menambahkan, sebagai aparat negara, seorang pamong harus memahami tugas pokok dan fungsi struktur organisasi, juga budaya kerja instansi. "Cepat beradaptasi, mampu berinovasi, dan berkreasi. Berikan kontribusi untuk kemajuan dan percepatan pelaksanaan tugas dengan mengedepankan produktivitas kerja," ujarnya.

Seorang pamong juga harus mampu menjadi teladan bagi masyarakat dan lingkungannya. Perlihatkan pada masyarakat, moralitas, dan jiwa yang berdedikasi tinggi. Ma'ruf juga mengingatkan, agar PPM tidak berorientasi untuk menduduki jabatan struktural. Karena pemerintah saat ini lebih mengembangkan jabatan fungsional yang mengutamakan keahlian seiring dengan prioritas penyederhanaan birokrasi.

"Pamong Praja Muda juga dituntut untuk mampu berpikir secara jernih, komprehensif, dan visioner," ujarnya.