IPB Tawarkan Pangan Lokal Jadi Bahan Baku Mi Instan

JAKARTA - Institut Pertanian Bogor (IPB) menawarkan kepada dunia usaha agar dapat menggunakan hasil inovasi para peneliti yang telah menghasilkan lima bahan dasar pangan lokal varietas unggul, yaitu jagung, ganyong, sukun, kasava, dan sagu sebagai substitusi impor gandum. Rektor IPB, Arief Satria, kepada Antara, di Bogor, mengatakan sebanyak 207 juta ton (gandum) tertahan di Ukraina dan Russia.

"Ini momentum agar Indonesia semakin berdaulat pangan tidak tergantung pada gandum dan terigu dengan ada inovasi substitusi impor ini," kata Arief. IPB, jelasnya, telah menghasilkan inovasi produk mi dari lima bahan dasar lokal itu yang bisa dikerja samakan dengan para produsen industri mi instan yang berkualitas.

Dengan beragam inovasi itu, Arief berpandangan sudah saatnya pemerintah memberikan kebijakan rasio impor gandum yang disubstitusi dengan berbagai bahan pangan lokal itu hingga bisa swasembada seperti beras. "Saya usul kepada pemerintah agar ada kebijakan rasio.

Jadi, setiap kali impor misalnya 10 ton gandum maka importir harus membeli sekian ton produk lokal, itu kebijakan rasio dan itu bisa bertahap," kata Arief.

Pada tahap pertama, substitusi masih tergantung kapasitas lokal. Kalau kapasitas lokal mencukupi 100 persen, diawali dengan 10 banding 1 ton, atau dengan kata lain 10 ton produk impor dan 1 ton lokal. Bahkan kalau lokalnya sudah berkembang, bisa 10 banding 5 ton hingga 1 banding 1 ton. "Kalau sudah 1 banding 1 kan bagus. Artinya apa? Produk lokal akan terserap. Kalau produk lokal akan terserap, artinya apa? Desa tumbuh.

Kalau desa tumbuh, ekonomi tumbuh," papar Arief. Krisis pangan global, tambahnya, menjadi momentum untuk semakin memperkuat kedaulatan dan kemandirian pangan. "Jangan lagi tergantung pada dunia luar.

Kita punya banyak lahan, kita punya banyak produk, kita punya banyak inovasi untuk mensubstitusi itu," katanya. Pemerintah tinggal membuat kebijakan yang mendukung beserta aksi yang kuat agar substitusi terigu dan gandum segera dilakukan. Koordinator Nasional untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah, mengatakan pemerintah harus mendukung kontribusi hasil riset para akademisi dengan mendorong pengembangan dan penggunaan pangan lokal