Inovasi KLHK Wakili RI di Kompetisi Dunia

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meraih penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018 melalui inovasi Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK). SILK menjadi satu-satunya inovasi pelayanan publik Indonesia yang dikirim Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) ke kompetisi "Observatory of Public Sector Innovation" tingkat dunia.

"Alhamdulillah, saya sangat bersyukur atas prestasi ini. Karena inovasi adalah satu dari tiga elemen pokok kemampuan daya saing, selain resources, dan efektivitas manajemen,'' kata Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar, di Jakarta, Rabu (7/11).

Penghargaan diserahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Siti Nurbaya, saat pembukaan International Public Service Forum, di JCC, Jakarta, Rabu (7/11). Penghargaan berdasarkan Keputusan Menpan RB ini berhasil diraih KLHK melalui inovasi SILK, yang menjadi solusi untuk menjawab tantangan global perdagangan kayu legal.

Top 40 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2018 merupakan inovasi yang dikategorikan outstanding (terpuji) hasil seleksi dari Top 99. SILK berhasil terpilih dari 2.824 inovasi yang ikut kompetisi.

Menurut Menteri Siti, inovasi SILK merupakan platform online pertama di dunia untuk penerbitan dokumen penjaminan legalitas kayu. Sampai dengan 24 Oktober 2018, melalui platform SILK telah diterbitkan 920.133 Dokumen V-Legal dan Lisensi FLEGT yang menyertai ekspor produk kehutanan ke pasar dunia dengan total nilai ekspor sekitar 52 miliar dollar AS.

Daya Saing

SILK, tambah Menteri Siti, merupakan sistem pelacakan yang disusun untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan. Dengan sistem ini, maka akan dapat menjamin legalitas produk kayu sehingga dapat meningkatkan daya saing ekspor produk indonesia.

"Kita satu-satunya negara yang sudah pakai sistem legalitas kayu dalam perdagangan kayu di Eropa, sehingga tidak perlu lagi due diligence,'' ungkap Menteri Siti Nurbaya.

Menurut Menteri Siti, SILK bukti wujud komitmen Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk memberantas illegal logging, mengurangi pencurian kayu yang diselundupkan ke negara lain seperti yang banyak dilakukan sebelumnya, serta meningkatkan perdagangan kayu legal.

sur/N-3