Inklusi Keuangan Pacu Pertumbuhan

Jakarta - Pendalaman keuangan penting dan perlu dilakukan untuk mengerek pertumbuhan ekonomi yang saat ini berada pada kisaran lima persen. Sebab, akses masyarakat terhadap lembaga keuangan saat ini masih rendah, di bawah 50 persen.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perecanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Leonard Tampubolon, mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stagnan di kisaran lima persen membutuhkan upaya untuk mencegah berlanjutnya pemburukan situasi. Menurutnya, sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor penting yang berperan di dalamnya.

"Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi ke depan, sektor jasa keuangan dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan investasi sehingga perlu dilakukannya upaya pendalaman keuangan, baik dari pasar keuangan maupun institusi keuangan," papar Leonard dalam Seminar Hasil Kajian Pendalaman Keuangan di Indonesia, di Jakarta, Senin (28/1).

Dia memaparkan istilah inklusi keuangan muncul sebagai penegas bahwa pembangunan yang berkualitas pada sektor keuangan tidak hanya berfokus pada aspek kedalaman, namun juga pada keterjangkauan serta efisiensi penyedia jasa keuangan.

Meskipun peran dan keberhasilan sektor keuangan dalam menumbuhkan ekonomi berbeda-beda antarwaktu dan antarnegara, perlunya sektor keuangan yang efektif dan efisien untuk menumbuhkan perekonomian tidak tersanggahkan.

Menurutnya, pendalaman keuangan tak hanya cukup dengan meningkatkan ukurannya, melainkan juga perlu mengutamakan kualitas yang memungkinkan sektor keuangan menjalankan fungsinya, baik sebagai motor maupun penopang pertumbuhan ekonomi, tanpa memunculkan dampak negatif yang tidak terantisipasi dan teratasi.

Namun, Leonard menilai Indonesia masih menghadapi tantangan besar di mana kondisi sektor jasa keuangannya masih terbilang dangkal sehingga dapat berpengaruh terhadap perekonomian. Selain itu, dari segi inklusivitas, Indonesia masih terbilang cukup rendah di mana masih banyak penduduk Indonesia yang belum menikmati layanan jasa keuangan secara formal.

Selanjutnya, dia menyatakan bahwa upaya pendalaman sektor jasa keuangan perlu terus dilakukan, dengan tetap memperhatikan pengelolaan risiko dan stabilitas sistem keuangan. Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan inklusi keuangan hingga 2018 baru mencapai 49 persen. Padahal, tahun ini, OJK dan pemerintah menetapkan target pendalaman keuangan sebesar 75 persen. Karena itu, dibutuhkan upaya ekstra keras untuk memacunya.

Pembiayaan Pembangunan

Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Kementerian PPN/ Bappenas, Muhammad Cholifihani, menjelaskan pendalaman keuangan dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, serta guna memenuhi kebutuhan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional.

"Pembiayaan untuk pembangunan sangatlah diperlukan bagi Indonesia saat ini guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkesinambungan, dan inklusif," ujar Cholifihani. Dia menambahkan bahwa isu pendalaman keuangan menjadi topik penting yang perlu diangkat mengingat kondisi sektor keuangan di Indonesia yang masih dangkal.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator seperti rasio uang beredar (M2) per PDB, aset dana pensiun per PDB, aset perusahaan asuransi per PDB, maupun kredit domestik sektor privat per PDB di Indonesia yang masih sangat rendah, dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

mad/Ant/E-10