Benahi Data Penerima Pupuk Subsidi

JAKARTA - Ancaman Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, mencabut izin distributor maupun kios pengecer pupuk subsidi tak akan efektif tanpa didukung pembenahan data penerima. Saat ini, kebutuhan pupuk subsidi besar, tetapi stoknya sedikit.

Ekonom Celios, Nailul Huda, mengatakan pemerintah perlu membenahi dulu data kebutuhan pupuk bersubsidi. Kebutuhan pupuk bersubsidi diprediksi mencapai 25 juta ton tahun ini, jauh di atas catatan pada 2023 hanya sekitar 7-9 juta ton.

"Tahun ini, berapa ton yang bisa diproduksi oleh produsen pupuk bersubsidi? Sekitar 13,5 juta ton. Masih sangat kurang, bahkan di lapangan petani ya bisa ambil pupuk bersubsidi, tapi hanya 20 persen dari kebutuhan," ungkapnya.

Menurut Huda, tanpa ada data kebutuhan valid, kebijakan yang tepat sulit terpenuhi. Kemudian, fakta lain di lapangan adalah harga pupuk meningkat yang dipengaruhi oleh cost. Petani akan sangat tertekan jika pupuk bersubsidi ini sulit didapatkan.

Dia menilai syarat berbasiskan Kartu Tanda Penduduk (KTP) juga kadang sulit diimplementasikan, mengingat ladang sawah petani tidak sama dengan domisili di kartu identitas. Sebagian besar petani lahannya masih menyewa.
Halaman Selanjutnya....