Ini Alasan Penundaan Vaksin Covid-19 Berbayar dan Polemiknya

Pandemi Covid-19 telah melonjak dalam beberapa hari terakhir dan sudah lebih dari setahun mengganggu aktivitas masyarakat seperti kesehatan, politik, ekonomi, sosial, dan agama.

Melalui perusahaan farmasi, Bio Farma dan Kimia Farma telah mengimpor vaksin dari sejumlah negara dan turut mengembangkan beragam vaksin untuk melawan virus Covid-19 agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal.

Seperti diketahui, pemerintah membuka Vaksinasi Gotong Royong individu berbayar yang bisa didapat di Klinik Kimia Farma. Layanan vaksinasi Covid-19 berbayar ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Sesuai dengan aturan yang berlaku, harga untuk vaksinasi Gotong Royong adalah sebesar Rp 321.660 per dosis. Sementara tarif layanan maksimal Rp 117.910 per dosis. Total untuk satu dosis menjadi Rp 439.570. Maka, harga vaksin gotong royong yang harus dibayar per individu adalah sebesar Rp 879.140 untuk dua kali dosis vaksin.

Pemerintah memasang target total vaksinasi Covid-19 sebanyak 181,5 juta jiwa, namun saat ini jumlah penduduk yang telah mendapatkan layanan vaksin baru menyentuh angka 15 juta jiwa.

Polemik Vaksinasi Berbayar

Program vaksinasi berbayar yang direncanakan pemerintah menuai protes dari sejumlah kalangan. Salah satunya mantan sekretaris menteri BUMN Said Didu. Menurutnya, perusahaan pelat merah seharusnya membantu masyarakat yang susah mendapat vaksin, bukan malah menjadi peluang bisnis bagi perusahaan dan pemerintah dengan cara menjual vaksin secara berbayar.

"Urutan vaksin: gratis-mandiri-jual komersial oleh BUMN. BUMN seharusnya ditugaskan membantu rakyat yg lagi susah, bukan berbisnis di tengah kesusahan rakyat," tulis Said lewat akun Twitternya @msaid_didu.

Selain Said Didu, protes juga datang dari Ekonom Senior Faisal Basri. Menurutnya, program vaksin berbayar adalah tindakan yang biadab di tengah distribusi vaksin yang masih terbatas kepada masyarakat.

"Sejak awal memang BUMN Farmasi memandangnya sebagai peluang bisnis," tulisFaisal melalui unggahan di Twitternya @FaisalBasri.

Banyaknya kontra terhadap vaksinasi, namun ada juga yang setuju dengan program vaksin berbayar, salah satunya pengacara kondang Hotman Paris. Bahkan, menurutnya, seharusnya program itu sudah diberikan sejak tahun lalu.

"Hotman sudah dari tahun lalu teriak-teriak agar dibuka vaksin mandiri! Usul agar semua jenis vaksin tersedia!" tegas Hotman lewat akun Instagramnya @hotmanparisofficial.

Program Ditunda

PT Kimia Farma (Persero) Tbk resmi menunda penyelenggaraan vaksin berbayar yang semula dijadwalkan mulai Senin (12/7). Alasannya menunda pelaksanaan vaksinasi Covid-19 berbayar ingin melakukan sosialisasi lebih dalam program vaksinasi gotong royong individu tersebut ke masyarakat.

Sekretaris Perusahaan Kimia Farma, Ganti Winarno Putro, menjelaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi berbayar ini akan ditunda sampai waktu yang belum diketahui.

"Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong individu yang semulai dimulai hari Senin, 12 Juli 2021, akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," ungkap Ganti dalam keterangan tertulis.

Perusahaan tersebut beralasan penundaan itu akibat besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk atas pelaksanaan vaksin gotong royong, manajemen akhirnya memutuskan memperpanjang masa sosialisasi dan rencananya ke depannya akan mengatur pendaftaran calon peserta vaksinasi.

Selain itu, Kimia Farma akan terus mendorong tercapainya kekebalan tubuh komunal atau (herd immunity) masyarakat.

"Terima kasih atas pemahaman para pelanggan serta animo untuk bersama-sama mendorong tercapainya kekebalan komunal (herd immunity) yang lebih cepat di Indonesia," ujar dia.

Sebelumnya, PT Kimia Farma Diagnostika (KFD) yang merupakan cucu usaha Kimia Farma, telah menyediakan 40.000 dosis vaksin individu berbayar untuk tahap pertama, dengan penyaluran vaksinasi di enam kota Jawa dan Bali.

Kemudian, Plt Direktur Utama KFD Agus Chandra mengatakan pihaknya membuka delapan titik penjualan vaksin Covid-19. Yakni, melalui jaringan klinik perusahaan diantaranya tiga di Jakarta, lalu satu di Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, dan Bali, sebagaimana dikutip dari laman Antara.

"Dulu positif corona paling tinggi di AS, tapi semakin dapat diatasi setelah rakyat AS bebas beli vaksin di apotik dan klinik! Makasih untuk Pemerintah Indonesia," lanjutnya.

Sedang Menyiapkan Teknis

Perusahaan Kimia Farma telah memutuskan untuk menunda pelaksanaan program vaksinasi berbayar yang bernama Vaksinasi Gotong Royong (VGR).

Kementerian Kesehatan bersama dengan Kementerian BUMN dan PT Biofarma Persero saat ini sedang menyiapkan petunjuk teknis vaksinasi berbayar.

"Fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaksanakan vaksinasi gotong-royong individu kami minta untuk menunggu dulu dikeluarkannya petunjuk teknis pelaksanaan," ucap Juru Bicara Penanganan COVID-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi dalam konferensi pers virtual, Selasa (13/7).