Inggris Dukung RI Atasi Perubahan Iklim

JAKARTA - Kerja sama Indonesia-Inggris sejak tahun 1990- an terus makin intens dan baik. Hingga saat ini, Inggris mendukung berbagai upaya Indonesia memerangi dampak negatif perubahan iklim. Hasilnya sangat berpengaruh signifikan pada sasaran nasional dan perbaikan mendasar sistem tata kelola, khususnya bidang kehutanan.

"Salah satunya, dalam hal sistem legalitas kayu, yang juga ikut menurunkan illegal logging dan deforestasi, serta meningkatkan tata kelola hutan seperti agenda kesatuan pengelolaan hutan atau KPH. Ini bagian dari kerja sama dengan Inggris yang monumental dan kami menghargai itu,'' kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, di Katowice, Polandia, Sabtu (8/12).

Pemerintah Indonesia diwakili Siti Nurbaya melakukan pertemuan bilateral dengan pemerintah Inggris yang diwakili dua menterinya di sela-sela pelaksanaan Konferensi Perubahan Iklim (COP)-24, di Katowice, Polandia. Hadir Menteri Negara Urusan Asia Pasifik pada Departemen Luar Negeri dan Persemakmuran, Mark Field serta Wakil Menteri Negara pada Departemen Lingkungan Hidup, Pangan dan Pedesaan, Therese Coffey.

Pertemuan bilateral ini membahas kerja sama Indonesia-Inggris yang sedang berlangsung, serta komitmen untuk saling memperkuat kerja sama di sektor LHK. ''Dalam kurun waktu dua dekade, Indonesia-Inggris telah menjalin kerja sama yang sistematis dalam prinsip mutual respect dan trust, serta dengan kerangka kerja yang konseptual dan utuh,'' ungkap Menteri Siti Nurbaya dalam pernyataan tertulisnya yang diterima Koran Jakarta, kemarin.

Tingkatkan Perdagangan

Tahun ini sampai dengan tahun 2022, tambah Menteri Siti, total bantuan Inggris untuk Indonesia sebesar 60 juta poundsterling dengan skema program bilateral, multilateral, dan global. Melalui Pengakuan Legalitas Kayu Indonesia (SVLK), terbukti telah meningkatkan perdagangan kayu kedua negara.

Inggris salah satu dari 10 tujuan ekspor produk kayu Indonesia. Tahun ini, Indonesia telah mengeluarkan 6.892 dokumen V-legal untuk ekspor ke Inggris, senilai 255,23 juta dollar Amerika Serikat (AS). Angka-angka di atas menunjukkan peningkatan yang signifikan dari perdagangan pada tahun 2013, ketika sertifikat V-legal yang diterbitkan hanya 2.481 dokumen, dengan nilai ekspor sebesar 132 juta dollar AS.

Para menteri dari kedua negara juga sepakat untuk menata kembali kerja sama (MoU), khususnya dalam hal dukungan kepada International Tropical Peatland Centre (ITPC). Basis ITPC saat ini berada di dua kampus penelitian hutan di Bogor, yaitu Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kementerian LHK, serta di Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR). sur/N-3