Inflasi Tantangan Utama di 2024

JAKARTA - Inflasi bakal menjadi tantangan utama diawal tahun. Hal itu dipicu oleh kenaikan harga pangan dan energi. Pemerintah diminta untuk menjamin kelancaran pasokan pangan agar tidak menimbulkan gejolak harga di pasar.

Pengamat Ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan untuk mengendalikan harga-harga pangan maka harus dijamin supply-nya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh masyarakat.

Selain itu juga harus dipastikan distribusi pangan merata sampai pelosok Nusantara. Harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai salah satu penopang biaya transportasi. Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa harga BBM tidak naik agar harga pangan tidak melambung.

Energi tidak boleh rely on pada energi fosil, tetapi riset dan inovasi serta penggunaan energi terbarukan harus digalakkan agar lebih sustain supply-nya.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengatakan dalam upaya menghadapi situasi ekonomi dan keuangan global yang tidak menentu, Badan Anggaran DPR dan pemerintah sepakat, melalui APBN 2023, dan 2024 memberikan perlindungan maksimal bagi keluarga miskin. Hal ini diaplikasikan dengan memosisikan APBN sebagai shock absorber atau berperan penahan guncangan.

"Jika hal itu (menjadikan APBN untuk kepentingan elektoral pemilu) terjadi maka pertaruhannya sangat besar. Maka terkandung risiko fiskal tidak sehat, manfaat APBN untuk kesejahteraan rakyat bisa turun," ucap Said, di Jakarta, Selasa (2/1).

Hanya saja, Said mengingatkan kebijakan ini jangan disalahgunakan sebagai kebijakan sinterklas pada masa pemilu. Hal ini disebabkan dengan penebalan anggaran perlinsos pemerintah berhasil menjaga daya beli rumah tangga.

"Kita paham betul, pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan sangat besar. Oleh sebab itu, inflasi yang menjadi momok di banyak negara selama dua tahun terakhir mampu kita kendalikan cukup baik," jelas dia.

Dalam kacamatanya, APBN 2023 berhasil menjaga daya beli rumah tangga dan mengendalikan inflasi. Hal ini dibuktikan dengan tren inflasi yang terus turun sepanjang 2023, dari awal tahun mencapai 5,2 persen menjadi 2,9 persen pada Desember 2023.

Penyaluran Perdana

Mulai 2 Januari 2024, bantuan pangan beras kembali digulirkan pemerintah kepada total 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jumlah penerima bantuan pangan beras di tahun 2024 ini mengalami peningkatan sekitar 8 persen dibandingkan jumlah penerima tahun sebelumnya yang sejumlah 21,3 juta KPM.

Penyaluran perdana bantuan pangan yang berasal dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di tahun 2024 ini, dipastikan oleh Presiden Joko Widodo bersama Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi, dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi. Kepala Negara melihat langsung penyaluran bantuan yang dilaksanakan oleh Perum Bulog.

"Yang paling penting ini (bantuan pangan beras) Januari (sudah diterima), nanti akan terus (dilanjutkan) Februari dan Maret. Nanti kalau APBN cukup, dilanjut (bantuan pangan beras) lagi April Mei Juni. Jadi Januari Februari Maret, nanti saya lihat lagi kalau APBN memungkinkan, berarti tambah April Mei Juni," ucap Presiden Jokowi saat menemui masyarakat di Gudang Perum Bulog Gumilir Cilacap, pada Selasa (2/1).

Arief Prasetyo juga kembali menekankan, pada bantuan pangan beras tahun 2024 terdapat perubahan database penerima bantuan. Tahun 2024, NFA dan Bulog bersama Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

"Bantuan pangan beras di tahun 2024 ini menandai dimulainya penggunaan data P3KE dari Kemenko PMK. Validitasnya cukup kuat sehingga 22 juta KPM yang menjadi penerima bantuan pangan beras tahun ini, benar-benar merupakan kelompok masyarakat yang sangat perlu dibantu. Kita yakin tahun ini bisa lebih tepat sasaran," jelas Arief.