Inflasi Sudah Menekan Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS), pada Senin (6/11), melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2023 (Q3) sebesar 4,94 persen secara tahunan (year on year/yoy). Besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 5.296,0 triliun rupiah, sedangkan PDB atas dasar harga konstan mencapai 3.124,9 triliun rupiah.

Pelaksana Tugas Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam keterangannya mengatakan pertumbuhan itu dicapai di tengah melambatnya perekonomian global, perubahan iklim, dan menurunnya harga komoditas ekspor unggulan.

Pengamat ekonomi dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Suharto, yang diminta pendapatnya mengatakan inflasi begitu menekan pertumbuhan ekonomi nasional karena peran konsumsi rumah tangga pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia begitu tinggi.

Di sisi lain, harga komoditas mulai tertekan sehingga sumbangan ekspor melemah. Menurut Suharto, selain memacu serapan belanja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pemerintah perlu segera mengendalikan kenaikan harga bahan pokok. Apalagi di masa pemilu ini bahan pokok juga menjadi komoditas penting bagi kontestan untuk mendekati masyarakat.

"Bulog dan Badan Pangan perlu kerja keras memastikan ketersediaan stok di pasaran, jangan sampai harga kebutuhan pokok dibiarkan terus naik tinggi," kata Suharto.

Pemerintah pun melalui Kementerian Keuangan, katanya, harus segera mengeluarkan kebijakan fiskal yang ekspansif untuk mengimbangi pelemahan konsumsi akibat inflasi.

"Misalnya, pemberian insentif perpajakan bagi sektor-sektor yang masih lamban. Bagi sektor yang tertekan oleh inflasi bisa dibantu dengan serangkaian insentif fiskal, perlu detil dan segera dieksekusi," papar Suharto.

Sementara itu, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, YB Suhartoko mengatakan, tahun 2023 merupakan tahun yang penuh gejolak dalam perekonomian dunia dan sering kali sulit diprediksi, sehingga perkiraan besaran ekonomi makro sering meleset.

Dari sektor riil persoalan utamanya adalah belum pulihnya ekonomi Tiongkok secara optimal mempengaruhi perekonomian Indonesia karena ketergantungan akan bahan baku dari Tiongkok untuk beberapa industri manufaktur.

"Beberapa negara mitra dagang tujuan ekspor, seperti Jepang, belum pulih secara optimal dan Uni Eropa masih dilanda tingginya harga energi," kata Suhartoko.

Ketidakpastian Suku Bunga

Dari sektor keuangan, terang Suhartoko, dengan adanya ketidakpastian kenaikan suku bunga acuan the Fed turut berkontribusi menyumbang potensi capital outflow dan melemahnya nilai tukar rupiah. "Saat ini, situasi perekonomian Indonesia relatif lebih baik dibandingkan negara lain, namun situasi ini jika berkepanjangan akan membuat perekonomian melemah," papar Suhartoko.

Kebergantungan yang kuat terhadap perekonomian negara lain harus mulai dikurangi ke depan. "Yang cukup perlu diantisipasi dalam jangka pendek adalah risiko politik yang berpotensi meningkat yang dapat memperlemah kinerja ekonomi," katanya.

Sebelumnya, ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Teuku Riefky, mengatakan pertumbuhan pada Q3-2023 sebesar 4,94 persen persen itu lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar 5,73 persen.

Pencapaian tersebut, katanya, sudah sesuai perkiraan sebelumnya, namun perlambatan ekonomi itu jauh lebih besar dari yang diprediksi. Dengan perkembangan tersebut, ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2023 masih di kisaran 4,9 persen hingga 5 persen.

Menghadapi pelambatan itu, pemerintah perlu mempercepat penyerapan anggaran dan belanja fiskal sebelum akhir 2023 untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. "Stimulus yang bisa dilakukan pemerintah untuk bisa mengejar target pertumbuhan tentu dengan meningkatkan spending fiskal," kata Teuku kepada Antara, Senin (6/11).

Apalagi, surplus anggaran dapat digunakan secara optimal untuk belanja produktif dan memacu kinerja sektor-sektor ekonomi dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatatkan surplus sebesar 67,7 triliun rupiah atau setara 0,32 persen terhadap PDB hingga September 2023. "Sampai Oktober ini, kita masih surplus anggaran. Jadi, penyerapan anggaran dan disbursement dari belanja fiskal perlu dipercepat," katanya.