Industri Harus Dukung Transisi Energi

JAKARTA - Transisi energi membutuhkan komitmen bersama termasuk dari industri dalam negeri. Sebab, tanpa dukungan sektor industri, sejumlah target pemerintah tak akan bisa tercapai.

"Transisi energi akan terbantu apabila industri dalam negeri juga tumbuh sehingga harga energi baru terbarukan (EBT) semakin kompetitif," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ida Nuryatin Finahari, dikutip dari laman resmi Ditjen Ketenagalistrikan, Kamis (20/10).

Dia menegaskan Kementerian ESDM tidak dapat berjalan sendirian, namun perlu dukungan dari berbagai kementerian/ lembaga lain termasuk dari sektor swasta. "Sektor swasta dapat berkontribusi dalam hal pengembangan teknologi industri dalam negeri sehingga diharapkan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) pada pengembangan EBT juga naik," tuturnya.

Ida menjelaskan dari sisi kebijakan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Tujuannya antara lain untuk meningkatkan investasi EBT, mempercepat pencapaian EBT dalam bauran energi nasional, mengurangi Gas Rumah Kaca, dan mengurangi defisit neraca berjalan di sektor energi.

Dari roadmap transisi energi menuju net zero emission (NZE) atau bebas emisi yang telah disusun Kementerian ESDM terbagi menjadi beberapa tahap mulai dari 2025-2060. Ida menyampaikan pada 2025 target penurunan emisi 231,2 juta ton CO2e melalui pengembangan EBT berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PLN, pemanfaatan PLTS Atap, percepatan waste to energy, pengembangan PLTBm skala kecil, dan cofiring biomassa pada PLTU.
Halaman Selanjutnya....