Industri Aset Virtual Menawarkan Solusi Terhadap Isu Regulasi Dan Kepatuhan

JAKARTA - Menanggapi serangkaian peristiwa yang mengguncang dunia kripto, sejumlah Penyedia Layanan Aset Virtual/Virtual Asset Services Providers (VASPs) telah mengumumkan usulan industri khusus yang ditujukan kepada para regulator global, yang bertujuan untuk memperluas kerja sama dan meningkatkan dialog antara kedua belah pihak, sekaligus memungkinkan peningkatan mekanisme peraturan dan infrastruktur kepatuhan peraturan yang ada.

20 VASP hadir mengikuti V20 Summit, sebagai salah satu acara pendukung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, yang berlangsung di Bali, Indonesia pada 15-16 November 2022. Diselenggarakan oleh International Digital Exchange Association (IDAXA), bekerja sama dengan Asosiasi Blockchain Indonesia (A-B-I), V20 Summit berfungsi sebagai wadah bagi industri untuk berinteraksi dan bertukar pikiran dengan regulator global, yang dipimpin oleh Financial Action Task Force (FATF) dan Financial Stability Board (FSB) yang keduanya diwakili oleh para petingginya, dengan Presiden FATF, Raja Kumar dan Sekretaris Jenderal FSB, Dietrich Domanski untuk memberikan keynote speeches.

Mr. Kumar mengakui pentingnya kerjasama industri dalam mengatasi kejahatan keuangan.

"Intinya, sangat penting bagi sektor swasta dan sektor publik untuk bekerja sama secara kuat dalam menjalin kemitraan dan berbagi informasi serta keahlian," katanya, seraya menambahkan bahwa industri berfungsi sebagai "titik masuk utama ke dalam sistem keuangan yang membuat [industri] sebagai gatekeepers, garis pertahanan pertama yang penting."

Dalam bagiannya, Mr. Domanski mengatakan bahwa "Aset dan pasar kripto menyediakan banyak fungsi ekonomi yang sama dengan pasar keuangan tradisional. Ketika aset kripto mulai dijalankan, maka harus patuh pada regulasi dan pengawasan efektif yang sepadan dengan risiko pokok." Beliau melanjutkan dengan mengemukakan bahwa "kerangka kerja regulasi yang efektif harus memastikan bahwa aktivitas aset kripto yang memiliki risiko serupa dengan aktivitas keuangan tradisional serta harus patuh pada hasil regulasi yang sama."

Pertemuan tingkat tinggi ini juga menerima usulan dari beberapa pemangku kepentingan seperti Didid Noordiatmoko, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Takahide Habuchi, Co-Chair Policy Development Group FATF, Sarah Paquet - Direktur & CEO dari Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), Rick McDonell - Mantan Sekretaris Eksekutif FATF, Stuart Davis EVP dan?Global Head of Financial Crimes Management of Scotia Bank dan The Right Honourable Lord Desai of the UK House of Lords.

Setelah mendengar paparan dari regulator dan para ahli, 20 VASP mengadakan workshop tertutup untuk membahas isu-isu yang disampaikan oleh regulator. VASP selanjutnya mengakui perlunya kerangka pengaturan yang lebih kuat di industri. Pembicaraan khusus di industri juga menghasilkan usulan dan rekomendasi sebagai berikut:

• Pembentukan mekanisme yang memungkinkan VASP dapat saling terkoneksi satu sama lain, sehingga menciptakan sistem pengelolaan counterparty risk (adanya kemungkinan bahwa salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban kepatuhan terhadap pengaturan travel rule) dengan lebih baik dan meningkatkan kewajiban kepatuhan terhadap pengaturan travel rule (compliance)

• Menyelaraskan nominal ambang batas untuk pelaporan transfer lintas platform/yurisdiksi/negara

• Kolaborasi FATF dengan Global Privacy Assembly untuk meningkatkan pemahaman tentang data privasi

• Financial Stability Board (FSB) mempertimbangkan regulasi khusus bagi kegiatan industri aset kripto yang berbeda dengan industri keuangan tradisional

• Pergeseran pendekatan manajemen risiko berbasis prinsip

• Pembuatan kelompok kerja antara FATF, International Organization of Security Commissions (IOSCO), serta lembaga pemerintahan lainnya atau instansi terkait yang memiliki fungsi untuk mengelola dan mengatur data privasi

Seruan untuk bertindak lebih banyak antar lembaga dan dialog internasional menggemakan paragraf 50 dari Deklarasi Pemimpin G20 Bali yang mengakui "kebutuhan komunitas internasional untuk meningkatkan upaya dalam memerangi pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi secara efektif."

Para Pemimpin G20 selanjutnya menyatakan "kami menyambut inisiatif FATF untuk mempromosikan penerapan standar internasional pada aset virtual. [...] Kami mendorong semua anggota G20 untuk memperkuat kolaborasi untuk mengadopsi dan menerapkan standar FATF secara efektif."

Asih Karnengsih, Chairwoman A-B-I, sekaligus penyelenggara/co-organizer V20 Summit 2022 mengatakan, "Indonesia sebagai negara yang sedang dalam proses keanggotaan di FATF dan sudah memiliki regulasi yang clear terkait aset kripto, menjadi relevan untuk ikut aktif dalam pemberian rekomendasi kepada FATF. Di mana melalui forum ini, pelaku industri juga turut berperan dan berkontribusi dalam memberikan pandangan terkait regulasi yang proporsional untuk virtual asset secara global."

"Kami sangat senang dengan komitmen yang ditunjukkan oleh Industri dan Regulator terhadap proses V20 Summit. Kami senang melihat hampir 60 regulator, yang mewakili 27 badan regulasi di 18 negara, juga bergabung dengan kami secara virtual untuk mendengarkan usulan dari V20 Summit. IDAXA menghimbau industri Penyedia Layanan Aset Virtual yang lebih luas untuk bergabung dalam upaya memastikan kepercayaan konsumen yang berkelanjutan di institusi kami," tutur Anson Zeall, salah satu pendiri IDAXA, penyelenggara V20 Summit.

Asih menambahkan, "V20 Summit akan dilakukan berkelanjutan setiap tahunnya untuk mengikuti perkembangan industri virtual asset dan A-B-I berkomitmen dalam keikutsertaannya untuk terus mendorong pertumbuhan ekosistem industri ini."

V20 Summit adalah acara tahunan yang selaras dengan KTT Pemimpin G20 dan akan diadakan kembali di India pada tahun 2023 saat Indonesia sudah menyerahkan menyerahkan estafet Presidensi G20.