Indonesia Tawarkan Kembali Proyek IKN ke Investor Uni Emirat Arab

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menawarkan tiga prioritas kerja sama antara Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab (PEA) dalam Forum Investasi Indonesia-PEA yang digelar di Dubai, akhir pekan lalu, 4 November 2011.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan tersebut, menjelaskan prioritas yang pertama adalah terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Pemerintah menyampaikan bahwa untuk membangun Ibu Kota baru setidaknya dibutuhkan dana sebesar 35 miliar dollar AS.

Selain itu, Indonesia juga mengajak untuk bekerja sama dalam transisi energi. "Presiden menyampaikan akan melakukan transisi ini sebaik mungkin, dengan mengundang investor dan teknologi dengan harga terjangkau," kata Airlangga dalam keterangan tertulisnya.

Menko menambahkan, saat ini adalah saat yang tepat bagi PEA jika tertarik melakukan investasi untuk energi baru terbarukan karena potensi yang dimiliki Indonesia cukup banyak dan beragam.

Sektor lainnya yaitu perdagangan. Presiden Jokowi menekankan pentingnya diversifikasi perdagangan dengan menyelesaikan proses penyusunan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) yang ditargetkan akan selesai Maret 2022.

Selain Uni Emirat Arab, Indonesia melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, dan didampingi Duta Besar RI untuk Turki, Lalu M Iqbal, saat bertemu dengan Presiden Asosiasi Kontraktor Turki, Erdal Eren, dan Asosiasi Konsultan, Irfan Aker, mengajak investor untuk berinvestasi di infrastruktur.

Basuki mengatakan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo pembangunan infrastruktur merupakan prioritas utama, baik di bidang konektivitas, sumber daya air dan perumahan.

Pemerintah Indonesia, jelasnya, membutuhkan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar 430 miliar dollar AS atau setara dengan 6.165 triliun rupiah, sementara APBN hanya mampu menutupi kebutuhan tersebut sebesar 30 persen.

"Untuk menutupi 70 persen gap keuangan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan agar tetap kompetitif dan menarik seperti skema pembiayaan kreatif jalan tol dan insentif pajak untuk penanaman modal baru," kata Basuki.

Basuki menjelaskan terdapat 24 proyek baik yang bersifat solicited dan unsolicited senilai 19 miliar dollar AS atau 272,4 triliun rupiah yang sedang dikerjakan.

Sebanyak 10 proyek Public Private Partnership (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), di antaranya siap ditawarkan senilai 9,2 miliar dollar AS atau sekitar 131,9 triliun rupiah.