Indonesia Serukan Penguatan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan

JAKARTA - Dalam rangka memperkuat kerja sama antar negara dan sharing of best practices di tengah momentum peluncuran dokumen rekomendasi kebijakan yang akan dihasilkan oleh High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (Ocean Panel), Kementerian Luar Negeri Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelenggarakan Loka Karya Daring dengan tema "Partnership and Collaboration for a Sustainable Economy" pada Senin (30/11).

Dalam key-note speech Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia, Febrian Alphyanto Ruddyard , menyampaikan pentingnya pembangunan yang berbasis pada ekonomi kelautan yang berkelanjutan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem dan lingkungan hidup dunia.

"Indonesia sebagai anggota Ocean Panel akan terus mendorong kerja sama antarnegara di tingkat global maupun antarpemangku kepentingan di tingkat nasional untuk bersama-sama mengembangkan dan menerapkan solusi dalam mengoptimalkan sumber daya laut secara proporsional," kata Febrian.

Selain Febrian, kegiatan loka karya ini pun dihadiri oleh Profesor Sjarief Widjaja (Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, KKP), Karyanto Wibowo (Direktur Pembangunan Berkelanjutan, DANONE), dan Taufiq Alimi (Vice President, RARE Indonesia) sebagai narasumber, serta Agustaviano Sofjan (Direktur Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup, Kemlu) sebagai moderator.

Sebanyak lebih dari 100 peserta yang berasal dari perwakilan Indonesia di luar negeri, perwakilan negara asing di Jakarta, serta kementterian/lembaga terkait turut berpartisipasi pada kegiatan ini.

Para narasumber turut membagikan pandangannya mengenai pentingnya transformasi pemanfaatan sumber daya laut dalam kegiatan ekonomi masyarakat yang berbasis pendekatan linear economy menjadi berbasis pendekatan circular economy. Penguatan upaya pengolaan dan daur ulang material yang digunakan, khususnya plastik, juga dibahas dalam diskusi dalam rangka mengurangi sampah plastik di laut dan memastikan kondisi laut terjaga dengan baik.

Ekonomi kelautan berkelanjutan yang dibentuk berdasarkan kepercayaan dan implementasi solusi yang baik akan mendorong kemitraan dan kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah, pelaku usaha, peneliti, dan civil society organization (CSO).

Ocean Panel diprakrasai oleh Perdana Menteri Kerajaan Norwegia bersama 13 kepala negara/pemerintahan lainnya, termasuk Presiden Joko Widodo, pada 2018 sebagai upaya mendukung dan membangun momentum tercapainya sustainable ocean economy dan sustainable ocean management.

Pembentukan Ocean Panel juga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan UN Ocean Conference dengan menghasilkan dokumen acuan rekomendasi kebijakan dalam konteks sustainable ocean management dan sustainable ocean economy dengan judul "Transformations for a Sustainable Ocean Economy - A Vision for Protection, Production and Prosperity" yang akan diluncurkan pada 3 Desember 2020 esok. I-1