Indonesia Resmi Jadi Negara Mitra BRICS pada Januari 2025
Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam KTT BRICS Plus di Kazan, Russia, Kamis (24/10/2024).
Foto: ANTARA/HO-Kemlu RIMOSKOW - Indonesia akan resmi menjadi salah satu dari 9 negara mitra organisasi BRICS mulai 1 Januari 2025, demikian disampaikan ajudan kepresidenan Russia Yury Ushakov pada Senin (23/12).
Selain Indonesia, delapan negara lain yang dipastikan turut menyandang status negara mitra BRICS pada tanggal yang sama, yaitu Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Thailand, Kuba, Uganda, Malaysia, dan Uzbekistan.
"Menjelang KTT BRICS di Kazan, kami menerima 35 pengajuan keanggotaan BRICS. Tak diragukan lagi, salah satu hasil terpenting KTT tersebut adalah pembentukan kategori 'negara mitra BRICS'," ucap Ushakov dalam sebuah konferensi pers.
Ia menjelaskan, dari proposal yang disampaikan kepada 13 negara yang mengajukan keanggotaan, kesembilan negara di antaranya, termasuk Indonesia, telah menyampaikan kesiapan menjadi negara mitra BRICS.
"Kami juga masih menunggu respons dari empat negara lain yang telah kami kirimi undangannya," kata ajudan presiden Russia itu.
Lebih dari 20 negara menyatakan berminat terhadap BRICS, ucapnya, sembari menambahkan bahwa pintu BRICS senantiasa terbuka untuk negara-negara sepemikiran untuk bergabung, tutur Ushakov.
Oktober lalu, Rusia menjadi tuan rumah KTT BRICS yang diselenggarakan di Kazan. Agenda internasional tersebut dihadiri 41 delegasi dari 30 negara serta enam ketua organisasi internasional.
Menurut Ushakov, tingginya jumlah hadirin selaras dengan "ketertarikan negara-negara Selatan Global dan negara-negara Timur untuk bekerja sama dengan BRICS".
Selain itu, bersatunya negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah elemen penting dalam menciptakan dunia multipolar dan "kekuatan pemersatu" yang dapat membela kepentingan negara-negara Selatan Global dan negara-negara Timur, ucap dia.
Ajudan Kremlin itu lantas menuduh Amerika Serikat dan sekutunya berupaya menekan negara-negara yang diundang dalam KTT BRICS yang lalu supaya urung terlibat dalam agenda organisasi itu.
Berita Trending
- 1 Dorong Sistem Pembayaran Inklusif, BI Hadirkan Tiga Layanan Baru BI-Fast mulai 21 Desember 2024
- 2 Kunto Aji Persembahkan Video Musik "Melepas Pelukan Ibu" yang Penuh Haru di Hari Ibu
- 3 Kenaikan PPN 12% Bukan Opsi Tepat untuk Genjot Penerimaan Negara, Pemerintah Butuh Terobosan
- 4 Pemerintah Harus Segera Hentikan Kebijakan PPN 12 Persen
- 5 Desa-desa di Indonesia Diminta Kembangkan Potensi Lokal
Berita Terkini
- Mengagetkan, Korea Selatan Kini Resmi Jadi Negara yang Masyarakatnya "Super Tua"
- Ayo Lawan Intoleransi dengan Tingkatkan Interaksi Antarumat
- Pemerintah Harap Natal 2024 Bawa Kesejahteraan Bagi Bangsa Indonesia
- Keren, Startup Binaan UI Juara Satu Ajang The Gade Sociopreneurship Challenge
- Jenderal Bintang Empat Ini Tinjau Langsung Kesiapan Pelabuhan Merak di Masa Nataru