Indonesia Perlu Waspadai Tiga Potensi Krisis pada Tahun 2023

JAKARTA - Indonesia pada tahun 2023 harus mewaspadai tiga potensi krisis yang akan terjadi, terutama di negara yang tidak memiliki fondasi kuat. Ketiga krisis tersebut adalah pangan, energi, hingga keuangan. Untuk itu, Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan berbagai risiko tersebut.

Demikian dikatakan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, dalam Konferensi Pers seusai Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah TA 2023, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12).

Menurut Menkeu, kewaspadaan dapat dilakukan melalui penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dirancang sebagai instrumen untuk menjaga optimisme dan meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan risiko global.

Seperti dikutip dari Antara, Sri Mulyani menuturkan APBN sendiri sudah bekerja luar biasa keras selama tiga tahun yaitu 2020 sampai 2022 untuk menangani Covid-19. Meski demikian, pelaksanaan APBN telah terbukti mampu melindungi masyarakat dan perekonomian sehingga saat ini adalah momentum untuk kembali menyehatkan APBN.

Di sisi lain, tambah Menkeu, risiko dari perekonomian serta APBN telah bergeser dari pandemi ke risiko global terutama dengan kenaikan barang-barang yang berhubungan dengan pangan dan energi.

Menurut Menkeu, kenaikan harga komoditas itu menyebabkan inflasi global melonjak tinggi dan kemudian menimbulkan respons kebijakan dalam bentuk pengetatan moneter serta kenaikan suku bunga.

Inflasi Tinggi

Ekonomi global dengan inflasi tinggi dan pengetatan moneter pun diperkirakan akan menimbulkan stagflasi bahkan tensi geopolitik sekaligus akan meningkatkan risiko dari non-ekonomi. Oleh sebab itu, tambah Menkeu, agar APBN kembali sehat, namun tetap mampu menjadi instrumen menjaga kewaspadaan risiko global maka harus dilaksanakan dengan baik.

Terlebih lagi, tambah dia, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah tahun 2023 kepada para menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah.

Sri Mulyani menuturkan penyerahan tersebut menandakan akan dilaksanakannya APBN 2023 dan kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah sudah mulai bisa melakukan kegiatan meski belum memasuki 2023. "Ini K/L bisa sudah mulai bisa melakukan kegiatan meski belum masuk 2023," tegasnya.

Menkeu menyatakan APBN 2023 dirancang sebagai instrumen untuk menjaga optimisme dan meningkatkan kewaspadaan Indonesia terhadap perubahan risiko global. "APBN 2023 dirancang sebagai instrumen untuk menjaga optimisme dan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan dari risiko global," katanya.