Indonesia Perlu Waspadai Narasi Kebangkitan Khilafah

JAKARTA - Akademisi dari Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada (UGM) Mohammad Iqbal Ahnaf mengingatkan pemerintah dan masyarakat perlu mewaspadai narasi-narasi kebangkitan khilafah.

Pasalnya, narasi-narasi itu dapat kembali menemukan momentumnya pada 2024 atau tepat 100 tahun runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah. "Potensi ancaman dari ideologi transnasional itu akan selalu ada. Gagasan khilafah yang ditawarkan menjadi semacam panacea atau obat segala penyakit dan mampu menyembuhkan kekecewaan, ketidakadilan, dan emosi negatif lainnya, jelas (itu) menggiurkan bagi beberapa masyarakat," kata dia dalam siaran resmi Pusat Media Damai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Jakarta, Rabu (10/1).

Terlepas dari adanya kemungkinan itu, dia beranggapan masyarakat Indonesia tidak terlalu berpihak pada kepemimpinan atau model pemerintahan khilafah.

Dia juga berpendapat narasi kebangkitan khilafah sejauh ini masih hanya pada ranah gagasan atau teoritis. "Tawaran khilafah sebagai solusi cenderung bersifat teoritis, dan kelompok termarjinalkan (yang rentan, red.) lebih membutuhkan dukungan nyata untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka," ucap Iqbal.

Terkait hubungan narasi itu dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Iqbal memprediksi kemungkinan narasi itu pun tidak banyak digunakan oleh para politikus untuk kepentingan elektoral mereka. "Pada (Pemilu) 2019, pembelahan berbasis agama terasa cukup kuat karena diperparah dengan narasi-narasi keagamaan yang digunakan untuk kepentingan politik. Namun, pada 2024, polarisasi tersebut tampaknya tidak sekuat sebelumnya," ujar dia.

Iqbal menambahkan mayoritas rakyat Indonesia pun masih percaya terhadap pemerintahan dan demokrasi yang dasarnya Pancasila. "Sebagai warga negara, partisipasi dalam demokrasi adalah kesepakatan bersama untuk melindungi hak-hak sipil dan beragama bagi semua warga Indonesia," tutur Iqbal.