Indonesia Maju Butuh Dukungan Menteri Terbaik

JAKARTA - Sejumlah kalangan mengemukakan salah satu keinginan Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi), dalam periode kedua pemerintahannya adalah membawa seluruh rakyat menuju Indonesia maju. Guna mewujudkan keinginan tersebut, dibutuhkan dukungan kuat dari menteri-menteri terbaik di bidangnya.

Oleh karena itu, publik berharap Presiden Jokowi bisa memilih figur yang tepat untuk mengisi posisi menteri, terutama bidang ekonomi, pada Kabinet Kerja Jilid 2 nanti. Para pembantu Presiden itu idealnya merupakan profesional di bidang ekonomi dan tidak terikat dengan konflik kepentingan.

Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati, mengatakan para menteri ekonomi pilihan Jokowi bukan hanya harus terbaik di bidangnya, tapi juga memiliki rekam jejak yang mumpuni agar bisa membawa perekonomian Indonesia lebih maju.

"Selain itu, mereka yang dipilih juga harus mampu menjalin sinergi dan tidak mementingkan ego sektoral karena semuanya dibutuhkan keterpaduan," imbuh dia, ketika dihubungi, Senin (1/7).

Sebelumnya dikabarkan, Presiden terpilih, Jokowi, mengungkapkan akan melanjutkan tugas sejarah, mengemban amanat yang telah diberikan rakyat untuk kembali memimpin Indonesia dalam lima tahun ke depan.

"Saya dan KH Ma'ruf Amin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kepada kami berdua untuk melanjutkan tugas sejarah, mengemban amanat kepercayaan rakyat membawa seluruh rakyat Indonesia menuju Indonesia maju yang bermartabat, sejajar dengan negara-negara lain di dunia," jelas Jokowi, usai penetapan dirinya dan Ma'ruf Amin menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024, oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jakarta, Minggu (30/6).

Pakar Ekonomi Pertanian UGM, Jangkung Handoyo Mulyo, menambahkan, saat ini perekonomian nasional tersandera oleh berbagai kepentingan dari masing-masing kelompok afiliasi menteri. Untuk itu, diperlukan seorang menko perekonomian yang berkomitmen kuat pada kedaulatan ekonomi domestik, memiliki kemampuan teknis, memahami mikro dan makro anatomi ekonomi Indonesia agar bisa tumbuh tinggi, di atas 7 persen.

"Butuh komitmen untuk kedaulatan pangan dan penguatan basis ekonomi nasional sehingga tidak bergantung impor yang merugikan pelaku ekonomi dalam negeri. Misalnya, impor pangan saat panen raya, penerapan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang merugikan petani. Impor barang konsumsi, padahal substitusinya bisa diproduksi di dalam negeri," imbuh Jangkung.

Menurut dia, komitmen untuk mewujudkan kedaulatan pangan lebih dari sekadar swasembada pangan. Sebab, kedaulatan pangan mengandung isu kebijakan, sedangkan swasembada hanya bicara teknis yakni mendapat pangan dari sumber domestik.

"Kalau kedaulatan pangan membutuhkan policy untuk memperkuat petani Indonesia sehingga setiap kebijakan bukanlah pesanan kelompok tertentu, namun demi kedaulatan pelaku produksi dalam negeri," tukas Jangkung.

Jangan Ragu-ragu

Pakar komunikasi politik dari Universitas Airlangga, Suko Widodo, mengatakan Presiden Jokowi tidak perlu ragu-ragu memilih pembantu yang mampu menerjemahkan visi kerakyatan, sesuai dengan kerangka visi-misi Nawacita. Pembantu Presiden harus orang yang paham visi kerakyatan Presiden, termasuk mengutamakan kesejahteraan petani.

"Menteri yang dipilih harus paham kesulitan rakyat, terutama kaum petani yang menjadi mayoritas di perdesaan. Kebijakan-kebijakan sektor terkait produksi pangan dan hajat hidup orang banyak lainnya harus dipastikan prorakyat, seperti yang beliau gariskan dalam Nawacita," papar dia.

Sementara itu, terkait dengan tantangan ekonomi Indonesia, Bank Dunia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi RI 2019 menjadi 5,1 persen dari prediksi sebelumnya 5,2 persen.

Meskipun sinyal perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok mereda, kondisi global masih dibayangi dengan ketidakpastian. Hal itu berdampak pada perekonomian Indonesia. "Jadi, kami memperkirakan pertumbuhan PDB (produk domestik bruto) tahun ini 5,1 persen," kata Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia, Frederico Gil Sander, dalam acara "Indonesia Economic Quarterly" di Jakarta, Senin. Kemudian, untuk 2020 ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,2 persen.fdl/YK/SB/bud/WP