Indonesia-Korsel Targetkan Transaksi Dagang Rp425 Triliun

Dalam lima tahun terakhir, Seoul menjadi investor asing terbesar keenam di Indonesia. Total investasi Korsel senilai 7 miliar dolar AS dengan 11.261 proyek.

JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan (Korsel), Kang Kyung-wha, sepakat untuk melanjutkan dan mempercepat negosiasi soal Indonesia-Korea Comprehensive EconomicPartnership Agreement (IK-CEPA) dalam Joint Commission Meeting (JCM) ketiga.

"Kami berkomitmen untuk terus memperkuat perdagangan untuk mencapai nilai perdagangan sebesar 30 miliar dolar AS (sekitar 425 triliun rupiah) pada 2022," kata Menlu Retno dalam pernyataan pers bersama di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Senin (8/4).

Menurut Menlu Retno, IK-CEPA dapat mempertahankan momentum perdagangan pada 2018, di mana nilai perdagangan Indonesia-Korsel meningkat sebesar 15 persen dengan nilai mencapai 20 miliar dollar AS.IK-CEPA sempat terhenti pada 2014 sebelum akhirnya dilanjutkan dan ditargetkan akan selesai pada akhir 2019.

Pada kesempatan yang sama, Menlu Korsel menyampaikan bahwa IK-CEPA merupakan perjanjian penting bagi keberlangsungan serta peningkatan hubungan perdagangan dan investasi kedua negara.

"Kami berdua berharap negosiasi IK-CEPA yang sedang berlangsung dapat mencapai kesimpulan yang sukses pada akhir 2019," ujar Menlu Kyung-hwa.

Selain itu, Indonesia dan Korsel sepakat untuk memulai negosiasi terkait Plan of Action (POA) sebagai pedoman untuk kerja sama kedua pihak di masa depan. "Kami sepakat untuk menyelesaikan POA ini maksimum dalam waktu enam bulan ke depan," ungkap Menlu Retno.

Kedua negara juga membahas peningkatan investasi. Menurut Menlu Retno, dalam lima tahun terakhir, Seoul menjadi investor asing terbesar keenam di Indonesia. Dia memaparkan bahwa total investasi Korsel senilai 7 miliar dollar AS dengan 11.261 proyek.

Tidak hanya investasi dan perdagangan, kedua Menlu juga berdiskusi mengenai pentingnya perlindungan bagi lebih dari 36.000 pekerja Indonesia (PMI) yang menetap di Korsel.

"Saya berharap kita akan dapat menyelesaikan negosiasi nota kesepahaman (MoU) terkait sistem izin kerja (EPS) bagi para PMI. Saya juga meminta agar pemerintah Korsel memberikan perhatian khusus bagi para nelayan Indonesia yang bekerja di sana," kata Menlu Retno.

Menlu Kyung-wha menyatakan bahwa kedua negara menegaskan pula pentingnya kerja sama keamanan maritim. Hal ini merupakan tindak lanjut dari MoU antara Presiden RI, Joko Widodo, dan Presiden Korsel, Moon Jae-in, yang ditandatangani di Seoul pada September 2018.

Isu Perdamaian

Kedua menlu pun berkomitmen untuk memperkuat kemitraan dalam isu-isu regional dan global. Dalam konteks itu, Indonesia menyatakan dukungan bagi Korsel untuk mencapai perdamaian di Semenanjung Korea. "Kami menghargai komitmen Korsel untuk menjadikan Semenanjung Korea sebagai kawasan yang stabil dan damai," tegas Menlu RI.

Merespons pernyataan Menlu Retno, Korsel meminta dukungan Indonesia dalam upaya mencapai denuklirisasi dan pencapaian perdamaian abadi di Semenanjung Korea.

"Dalam JCM tadi, saya mendapat banyak penjelasan dari Menlu Retno tentang keterlibatan Indonesia dalam sejumlah masalah regional dan global. ang/I-1