Indonesia Harus Perbaiki Sistem Pencegahan Korupsi

WASHINGTON - Sebuah perusahaan media di Amerika Serikat (AS), US News, baru-baru ini merilis daftar negara-negara yang paling rendah korupsinya. Thailand, sebuah negara yang dijalankan oleh pemerintahan semimiliter ditempatkan oleh media tersebut dalam daftar jajaran ke-35 di dunia dan ke-4 di Asia "Negara-negara Paling Rendah Korupsi".

Seperti dikutip dari Thaiger, US News merilis peringkat "Negara Terbaik" yang menampilkan 73 negara di seluruh dunia. Data dikumpulkan dari survei di seluruh dunia dengan lebih dari 17.000 responden.

Mereka mengurutkan negara dari peringkat terbaik hingga yang terburuk berdasarkan sepuluh sub-peringkat termasuk "petualangan, ketangkasan, pengaruh budaya, kewirausahaan, warisan, penggerak, terbuka untuk bisnis, kekuatan, kualitas hidup, dan tujuan sosial".

Salah satu faktor yang masuk ke dalam sub-peringkat "terbuka untuk bisnis" adalah korupsi. Peserta memeringkat 73 negara dari yang paling rendah hingga yang paling korup.

"Ini adalah negara teratas yang dianggap tidak korup oleh responden survei global. Kualitas ini menjadi faktor dalam peringkat keseluruhan Peringkat Negara Terbaik Berita AS dan sub-peringkat Terbuka untuk Bisnis.

Thailand yang tiada henti memerangi skandal korupsi, mendapat skor cukup tinggi dalam daftar sebagai negara paling tidak korup ke-35 di dunia dan negara paling tidak korup ke-4 di Asia.

Negeri Gajah Putih itu juga dinilai sebagai negara terbaik ke-13 untuk kapitalis oleh responden global karena dianggap tidak korup dan ramah bisnis. Menurut survei global, tiga negara teratas yang paling rendah korupsi di dunia adalah Swedia, Australia, dan Kanada. Sementara itu, tiga negara teratas yang paling tidak korup di Asia adalah Jepang, Singapura, dan Korea Selatan.

Secara keseluruhan, Thailand sama seperti tahun lalu, menduduki peringkat ke-28 "negara terbaik di dunia" dengan skor 47,7. Tiga besar negara terbaik di dunia tahun ini adalah Swiss, Jerman, dan Kanada.

Mungkin responden global tidak mengetahui skandal korupsi di semua institusi Thailand yang menjadi berita utama setiap hari. Pada Agustus, rekaman kamera pengawas merekam seorang gangster terkenal mencuri uang dari kasino ilegal di Bangkok. Media mengolok-olok petugas dari Kantor Polisi Din Daeng, yang mengaku "tidak tahu" keberadaan kasino tersebut, padahal letaknya hanya 650 meter dari kantor polisi.

Awal tahun ini, Perdana Menteri Thailand, Prawit Wongsuwan, memerintahkan diakhirinya semua korupsi di Kepolisian Kerajaan Thailand. Dia mengatakan tidak akan mendukung korupsi di kepolisian, meskipun dirinya menjadi fokus skandal jam tangan mewah senilai 40 juta baht pada 2017 lalu.

Perlu Ditelisik

Pakar Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyarakarta, Muhammad Fatahillah Akbar, mengatakan meski survei dilakukan sebuah perusahaan swasta yang perlu dilihat lebih jauh kredibilitasnya, namun hasil tersebut harus jadi pelajaran untuk Indonesia.

Dalam berbagai survei mengenai Corruption Perception Index, angka korupsi Indonesia juga sering jelek sehingga memang memerlukan perbaikan sistem pencegahan dan memperbaiki mental koruptif dan budaya hukum di masyarakat. "Itu tidak mudah, karena kita sebagai masyarakat kalau mengikuti survei kan kita pasti menilai negara sendiri jelek di indeks korupsinya," katanya.

Fatahillah menjelaskan, survei yang menempatkan kemudahan bisnis dan antikorupsi dalam bisnis di negara-negara Asia, Thailand hanya kalah dari Jepang, Singapura, dan Korsel.

Sebab itu, perlu dipelajari lebih lanjut apakah memang semi-elected militer yang memimpin ada kontribusinya terhadap antikorupsi atau ada kebijakan tertentu mengenai antikorupsi yang dikeluarkan oleh rezim tersebut di Thailand. "Saya kira perlu ditelisik lebih lanjut," katanya.

Sementara itu, Pengajar dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan masuknya Thailand sebagai negara yang paling tidak korup karena kultur dan sistem pemerintahannya yang mendukung.

"Saya tidak heran jika Thailand adalah negara rendah korupsi di Asia, karena kuat sekali cengkeraman Kerajaan di Thailand. Berbeda di Indonesia menganut sistem presidensial dan otonomi daerah sehingga terbuka luas peluang melakukan korupsi di setiap level dan daerah," jelas Esther.