Indonesia Fokus Kelola Hutan yang Berikan Hasil Konkret

JAKARTA - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Mahendra Siregar menegaskan Indonesia akan terus fokus dalam pengelolaan hutan yang memberikan hasil konkret, seperti penegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato pembukaan COP26 maupun di forum Leaders Meeting "Forests Agriculture Commodity Trade (FACT) tanggal 2 November.

"Apalagi yang diungkapkan Presiden Jokowi tentang upaya dan pengelolaan hutan kita diapresiasi banyak negara karena memberikan hasil konkret," kata Mahendra, di Jakarta, Kamis (4/11).

Mahendra melihat Indonesia sebagai negara yang mencapai kemajuan terbesar dalam hal pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan deforestasi.

"Jadi ada fakta yang kontras. Kita berhasil mengelola hutan, sementara di belahan lain termasuk negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Australia, dan Eropa dilanda karhutla yang terbesar selama ini," katanya.

Lebih jauh Mahendra mengatakan pertemuan FACT itu di luar pertemuan resmi COP26. Pertemuan itu diselenggarakan untuk memanfaatkan kehadiran para pemimpin dunia di Glasgow, sehingga dibuat forum tersebut.

Pemulihan Hutan

Forum tersebut menyepakati suatu deklarasi yang menyebutkan upaya menghentikan forest lost, mendorong pemulihan hutan 2030 yang untuk Indonesia penerapannya telah dilaksanakan selama ini dalam bentuk sustainable forest management yang dijabarkan Presiden Jokowi dalam Leaders Meeting itu.

Presiden menyampaikan kebijakan Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat deforestasi terendah selama 20 tahun terakhir, dan kebakaran hutan turun 82 persen. Pada saat yang sama di belahan dunia lainnya, karhutla dan deforestasi melonjak tajam.

Presiden Jokowi yakin dengan melanjutkan kebijakan tersebut maka forest dan land use Indonesia akan menjadi net-carbon sink pada 2030, sehingga memberikan kontribusi penting bagi perubahan iklim dunia.

Mahendra kepada Reuters mengatakan Indonesia menafsirkan "menghentikan dan membalikkan hilangnya hutan dan degradasi lahan pada tahun 2030", seperti yang dinyatakan dalam janji tersebut, sebagai "pengelolaan hutan berkelanjutan tidak mengakhiri deforestasi pada tahun 2030".

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, menegaskan kembali pesan Presiden Joko Widodo bahwa setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah harus seiring sejalan dengan kebijakan untuk menurunkan deforestasi dan emisi.

"Pesan Presiden sudah jelas. Harus ada keseimbangan. Presiden Jokowi juga menekankan, setiap kementerian dalam membangun apa pun harus memperhatikan lingkungan dan dampaknya. Pesan itu telah direalisasikan dalam langkah kerja lapangan yang dalam beberapa waktu ini terus berlangsung,'' tegas Siti Nurbaya.

Kebijakan pemerintah lainnya, tambah Siti, dengan moratorium hutan primer dan gambut seluas 66 juta hektare, penataan regulasi, pengendalian, dan pemulihan lahan gambut lebih kurang 3,4 juta hektare.

Selain itu juga dilakukan optimasi lahan tidak produktif, penegakan hukum, restorasi, rehabilitasi hutan untuk pengayaan tanaman dan peningkatan serapan karbon.

"Sejak 2019, Presiden telah meningkatkan penanaman kembali 10 kali lipat, dan pengelolaan hutan lestari,'' kata Menteri Siti.

Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, sebelumnya telah menolak rencana global untuk mengakhiri deforestasi pada 2030, dengan kalimat "tidak pantas dan tidak adil" beberapa hari setelah Indonesia, rumah bagi sepertiga dari hutan hujan dunia, bergabung dengan 127 negara lain dalam membuat janji deforestasi.